Network
Penting pula untuk diketahui bahwa dalam ketentuan denda BPJS Kesehatan, status kepesertaan individu dapat diaktifkan kembali apabila peserta tidak menggunakan layanan kesehatan (rawat inap) dalam waktu 45 hari. Namun bila setelah 45 hari peserta menggunakan layanan kesehatan BPJS, maka akan dikenai denda.
Hal ini menunjukkan bahwa layanan BPJS Kesehatan tak hanya mengedepankan soal pembayaran iuran, tetapi juga mendorong peserta untuk memanfaatkan jaminan kesehatan dengan bijak.
Besaran Denda Telat Bayar BPJS Kesehatan
Iuran program jaminan sosial ini wajib dibayar tepat waktu karena apabila terlambat, ada risiko yang harus dihadapi oleh peserta program dan pemberi kerja.
Sebenarnya, tidak ada denda keterlambatan untuk pembayaran iuran. Hal ini berlaku mula tanggal 1 Juli 2016.
Namun, denda akan diberikan apabila dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan harus menjalani rawat inap.
Besaran denda pelayanan adalah sebesar 5% dari biaya diagnosa awal kemudian dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak, dengan ketentuan:
- Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.
- Denda paling tinggi Rp30.000.000.
- Pembayaran denda untuk peserta penerima upah yaitu pekerja/pegawai ditanggung oleh pemberi kerja/perusahaan.
Oleh karena itu, upayakan untuk selalu membayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu, yakni sebelum tanggal 10 tiap bulannya.
Baca Juga: Baru 96 Persen Warga Jawa Barat yang Menjadi Peserta JKN, Target BPJS Kesehatan: 98 Persen
Telat Bayar BPJS 1 Minggu
Apabila peserta telat melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan 1 minggu dari tanggal jatuh tempo, sebenarnya tidak akan terkena denda sedikit pun.
Namun, status kepesertaannya akan berganti menjadi nonaktif sehingga peserta tidak bisa memakainya.
