Network
“Kami berhasil meningkatkan jumlah Kantor Pertanahan yang mampu menjalankan layanan elektronik. Dari 10 Kantor Pertanahan menjadi 251 Kantor Pertanahan,” tutur Menteri AHY.
Sementara itu, terkait Kebijakan Satu Peta, Menteri AHY mengungkapkan ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi program tersebut. “Dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta baik pada tahap kompilasi maupun integrasi, kami menemukan sejumlah tantangan yang secara simultan terus kami carikan solusinya,” ucapnya.
Sedikitnya terdapat tiga tantangan yang dihadapi oleh Kementerian ATR/BPN dalam mengintegrasikan data yang mendukung Kebijakan Satu Peta. “Pertama, belum adanya standarisasi data untuk Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan sesuai Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia. Kedua, masih berprosesnya penyusunan database pertanahan dan ruang yang terintegrasi. Dan ketiga, data yang tersedia belum bisa diakses dan dimanfaatkan secara mudah dan transparan karena masih interoperabilitas,” jelas Menteri AHY.
One Map Policy Summit 2024 sendiri merupakan agenda tahunan yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu tujuan penyelenggaraannya adalah untuk merumuskan ide, gagasan, dan terobosan dalam menjawab tantangan serta keberlanjutan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang selepas tahun 2024.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. Hadir menyampaikan laporan pelaksanaan One Map Policy, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko; Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; Wakil Menteri Pertanian, Harvick Hasnul Qalbi; serta Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo.
Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama beserta jajaran Kementerian ATR/BPN.***
