Network
PRFMNEWS – Pengamat Pendidikan dari Taman Siswa, Darmaningtyas mengaku kecewa terhadap sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang, Senin 5 Oktober 2020 lalu.
Bukan tanpa alasan, Darmaningtyas menyebut dalam UU tersebut tercantum pasal yang menyinggung soal pendidikan. Padahal sebelumnya DPR telah menghubunginya untuk meminta pendapat terkait dimasukannya isu pendidikan di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Untuk itu, pihaknya bakal melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan peninjauan kembali UU tersebut melalui jalur judicial review. Ia mengaku bakal melakukan gugatan jika RUU Omnibus Law telah diundangkan dan masuk pada lembar negara.
Baca Juga: Lima Cara Mengatasi Masalah Bibir Kering
“Tanggal 1 Oktober kemarin saya mendapat info bahwa dia minta masukan dari saya bagaimana kalau pendidikan diatur dalam perizinan UU Cipta Kerja. Tapi sikap saya tetap keukeuh bahwa pendidikan dikeluarkan secara utuh artinya jangan ada manipulasi,” ungkapnya saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Rabu 7 Oktober 2020.
Pasal tersebut yakni Pasal 65 pada paragraf 12 tentang bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal itu menjelaskan bahwa pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 65 ini kemudian berkaitan dengan Pasal 26 A yang menyebut penanaman modal asing bisa dilakukan dengan memenuhi Perizinan Berusaha dan Pemerintah Pusat.
Baca Juga: Pengguna Instagram di Indonesia Sudah Bisa Gunakan Fitur Instagram Shopping, Begini Cara Pakainya
Artinya, pihak pemodal asing bisa mudah membangun lembaga pendidikan selama memenuhi izin dari Pemerintah Pusat.
