Terapkan KRIS, Iuran Terbaru dan Daftar RS Rawat Pasien BPJS Kesehatan Diatur Permenkes

- 15 Mei 2024, 10:30 WIB
 Ilustrasi. Berikut daftar lengkap penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.
Ilustrasi. Berikut daftar lengkap penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. /ANTARA/Indrianto Eko Suwarso /

PRFMNEWS – Teknis penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan akan diatur Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Sistem KRIS yang menyeragamkan standar fasilitas ruang rawat inap pasien JKN BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Joko Widodo (Jokowi) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyatakan pihaknya kini mulai menggodok Permenkes yang akan mengatur secara teknis sistem KRIS di seluruh rumah sakit (RS) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Permenkes tentang KRIS ini targetnya nanti mendekati Juni 2025, baru ada perubahan. Permenkes ini akan menjadi turunan dari Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang terbit pada 8 Mei 2024," kata Nadia di Jakarta, Senin 13 Mei 2024 dikutip dari ANTARA.

Isi aturan dalam Permenkes tersebut, ujar Nadia, nantinya berkaitan dengan kesiapan fasilitas rumah sakit pemerintah dalam menampung perawatan pasien BPJS Kesehatan sesuai kriteria KRIS, hingga penyesuaian iuran bagi peserta JKN.

Baca Juga: Bukan Dihapus, Menkes Sebut KRIS Sederhanakan Kelas 1, 2, 3 Peserta BPJS Kesehatan

Saat ini, biaya iuran yang berlaku bagi peserta JKN Kelas 1, 2, dan 3 setelah Perpres Nomor 59 Tahun 2024 yang mengatur KRIS itu resmi terbit dan diundangkan masih tetap sama atau belum berubah, yakni masih mengacu pada Perpres 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri Kelas 1 memiliki iuran Rp150.000, Kelas 2 Rp100.000, dan Kelas 3 Rp42.000 per orang per bulan dengan subsidi sebesar Rp7.000 per orang per bulan dari Pemerintah, sehingga peserta Kelas 3 hanya membayar Rp35.000.

Nadia menjelaskan implementasi KRIS menyeragamkan jenjang kelas peserta layanan program JKN BPJS Kesehatan, dari yang semula terbagi ke dalam Kelas 1, 2, dan 3, menjadi standar fasilitas layanan yang harus memenuhi 12 kriteria yang ditetapkan dalam Perpres Jaminan Kesehatan terbaru tersebut.

Kriteria yang dimaksud meliputi komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi, terdapat ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, termasuk temperatur ruangan.

Baca Juga: KRIS Seragamkan Fasilitas Rawat Inap Pasien BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, 3, Berapa Iuran Peserta Terbaru?

Selain itu, penyedia fasilitas layanan juga perlu membagi ruang rawat berdasarkan jenis kelamin pasien, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi.

Kriteria lainnya adalah keharusan bagi penyedia layanan untuk mempertimbangkan kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur, penyediaan tirai atau partisi antartempat tidur, kamar mandi dalam ruangan rawat inap yang memenuhi standar aksesibilitas, dan menyediakan outlet oksigen.

“Meski demikian, layanan di rumah sakit masih diperkenankan menyediakan kelas layanan bagi pasien yang tidak terdaftar dalam program JKN” ungkap Nadia.

Penerapan KRIS secara menyeluruh pada rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diproyeksikan terealisasi paling lambat 30 Juni 2025.

Dalam jangka waktu tersebut, rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS sesuai dengan kemampuan rumah sakit.***

Editor: Rifki Abdul Fahmi

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah