Network
PRFMNEWS - Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Sumardiansyah Perdana Kusuma memprotes draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional.
Pasalnya di dalam draft tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana membuat mata pelajaran sejarah menjadi tidak wajib dipelajari siswa SMA dan sederajat.
"Biarpun masih berupa draft, tapi itu fakta dokumennya ada. Setelah kami pelajari, struktur kurikulum ini bermasalah dalam konteks mata pelajaran sejarah," kata Sumardiansyah saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Sabtu 19 September 2020.
Baca Juga: Website Pusicov Tidak Bisa Diakses, Warga Kota Bandung Bisa Cek Informasi Covid-19 di Sini
Dia merasa kecolongan dengan struktur kurikulum mata pelajaran sejarah tersebut.
Dia yang menjadi bagian dari tim penyederhaan kurikulum mengaku kaget, karena struktur kurikulum yang beredar, desainnya dibangun di ring satu Kemendikbud.
"Kami di tim memiliki keterbatasan untuk mengakses itu," katanya.
Dia mengatakan, ada tiga poin yang menjadi sorotan AGSI terkait draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional.
Yang pertama terkait bergesernya mata pelajaran sejarah dari mata pelajaran wajib menjadi pilihan. Dalam draft itu, mata pelajaran sejarah menjadi pilihan bagi peserta didik kelas 11 dan 12.
Baca Juga: Film Escobar : Paradise Lost Bakal Tayang Malam Ini di Bioskop Trans TV, Berikut Jadwalnya
"Ketika sejarah menjadi pilihan ini jadi problem. Siswa berpotensi bisa belajar atau tidak belajar sejarah. Ini sangat repot karena kami meyakini sejarah adalah mata pelajaran wajib, mata pelajaran fundamental yang penting untuk membangun jati diri kita sebagai manusia dan sebuah bangsa," katanya.
Poin kedua lanjut dia, mata pelajaran sejarah Indonesia tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa SMA/sederajat kelas 10. Melainkan digabung di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
Menurutnya, jika mata pelajaran sejarah digabung dengan IPS, porsinya akan terbagi dengan materi lain seperti Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi.
Sementara poin ketiga yang disorot AGSI adalah hilangnya mata pelajaran sejarah untuk SMK di kurikulum 2021.
"Kami melihat ini sebagai reduksi terhadap mapel sejarah," katanya.***
