Network
PRFMNEWS - Jelang Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020, belum ada tanda-tanda kasus covid-19 di Indonesia mereda. Setiap harinya dilaporkan ribuan kasus positif covid-19 bertambah.
Melihat kondisi ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusulkan agar pelaksanaan tahapan pilkada serentak ditunda. Penundaan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
"KPU, pemerintah dan DPR untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan sampai situasi kondisi penyebaran Covid-19 berakhir atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemologi yang dipercaya," ujar Ketua Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM, Hairansyah, dalam keterangannya sebagaimana dikutip prfmnews.id dari Antara.
Baca Juga: Bantuan Subsidi Gaji Tahap 3 Mulai Cair, Ini Cara Cek Rekening Terdaftar Atau Tidak di BP Jamsostek
Dengan penambahan kasus yang tak sedikit setiap harinya, Komnas HAM menilai Pilkada ini layak ditunda. Bahkan, penundaan tahapan pilkada ini dinilai memiliki landasan yuridis yang kuat karena dikhawatirkan pelaksanaan tahapan selanjutnya akan membuat penyebaran Covid-19 semakin tidak terkendali.
Sedangkan dari segi HAM, potensi nyata penyebaran Covid-19 dalam setiap tahapan pilkada berpotensi menimbulkan pelanggaran hak untuk hidup, hak atas kesehatan dan hak atas rasa aman.
Penundaan ini juga seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan PBB, yakni pemilu yang dilakukan secara periodik, bebas dan adil tetap menjadi suatu hal yang penting, tetapi harus lebih memperhatikan kesehatan dan keamanan publik dengan menimbang pada keadaan darurat yang terjadi saat ini.
Dalam rekomendasinya, Komnas HAM menginginkan agar seluruh proses yang telah berjalan tetap dinyatakan sah dan berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum untuk para peserta pilkada.***
