Network
PRFMNEWS - Pemerintah merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran Baru 2020/2021 Masa Pandemi Covid-19. Dalam revisi tersebut, sekolah di zona kuning kini diperbolehkan menggelar pertemuan tatap muka.
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) juga sekaligus Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Publik, Inovasi Pendidikan dan Pendidikan Kedamaian LPPM UPI, Prof. Dr. Cecep Darmawan mengatakan, pemerintah seharusnya konsisten dalam menentukan kebijakan. Jika sebelumnya hanya sekolah di zona hijau yang diperbolehkan dibuka kembali, maka pemerintah harus konsisten terhadap kebijakan tersebut.
"Yang dibutuhkan sebenarnya dari sisi kebijakan itu konsistensi. Jadi maksudnya, kalau ada aturan yang menyatakan dulu zona hijau saja, maka harusnya konsisten. Kalau ada perubahan, pertama, regulasinya dulu diubah. Kedua, dasar regulasinya apa," ujar Cecep saat on air di Radio PRFM, Sabtu (8/8/2020).
Baca Juga: Pengamat Pendidikan Ingatkan Pemerintah Jangan Asal Izinkan Sekolah Kembali Buka
Menurut Cecep, pemerintah harus menjelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat terkait alasan perubahan kebijakan yang dilakukan. Jangan sampai seolah-olah pemerintah tidak mampu melaksanakan pendidikan jarak jauh (PJJ), hingga akhirnya mengubah kebijakan yang memperbolehkan sekolah di zona kuning menggelar pertemuan tatap muka.
"Sekarang di zona kuning ada pertimbangan apa? Itu dulu yang dijelaskan kepada publik, agar publik tidak khawatir terhadap kebijakan itu. Yang saya khawatirkan, itu karena pemerintah tidak mampu melaksanakan PJJ dengan baik maka itu dari zona hijau beralih jadi kuning," jelasnya.
Baca Juga: Sekolah Zona Kuning Boleh Tatap Muka, FAGI JABAR Usulkan Tes Masif Corona untuk Murid dan Guru
Alih-alih mengubah batas zona sekolah yang diperbolehkan kembali, Cecep menilai pemerintah seharusnya mencari alternatif lain selain pertemuan tatap muka. Selain mencari alternatif, pemerintah juga seharusnya lebih fokus mengatasi berbagai persoalan di PJJ dibanding menerapkan kebijakan sekolah di zona kuning diperbolehkan dibuka.
"Justru kelemahann PJJ ini apa. Kalau jejaring misalnya, maka jejaringnnya diperluas. Kalau permasalahannya soal kuota dan ketersediaan alat, ya itu diselesaikan masalahnya. Bukan memindahkan zona dari hijau ke kuning," tegas Cecep.***
