Network
PRFMNEWS - Anggota Komisi VIII DPR RI Satori menilai realisasi anggaran untuk Haji dan Umrah sebesar 26,99 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 tidak tepat.
Pasalnya, kata dia Pemerintah telah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah Haji ke Tanah Suci guna menghindari risiko penularan Covid-19.
"Haji ditunda, tetapi realisasi anggaran untuk Haji dan Umrah sudah 26,99 persen," katanya saat Rapat Kerja dengan Menteri Agama Fachrul Razi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis 25 Juni 2020.
Selain itu ia juga menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang cukup besar setiap tahun dan permintaan penyesuaian dan penambahan anggaran untuk pagu indikatif 2021 dari Kemenag.
Baca Juga: KPU Kabupaten Tasikmalaya Tambah Jumlah TPS untuk Terapkan Jaga Jarak Saat Pencoblosan
Dikutip PRFMNews.id dari laman resmi DPR RI, politisi Partai NasDem itu mencontohkan, Kemenag hanya merealisasikan 96 persen dari alokasi anggaran Rp 66 triliun lebih dalam APBN 2019.
“SILPA cukup lumayan, di sisi lain ada kementerian yang anggarannya sedikit,” ujar legislator dapil Jawa Barat VIII itu.
Menurut Menteri Agama Fachrul Razi di hadapan Komisi VIII DPR RI, Kemenag semula mendapatkan alokasi anggaran Rp 65,06 triliun dalam APBN 2020, dan kemudian bertambah menjadi Rp 63,89 triliun setelah ada penghematan Rp 2,64 triliun dan peningkatan anggaran Rp 1,48 triliun.
Baca Juga: Ombudsman RI Banyak Terima Laporan Terkait Kewajiban Rapid Test Bagi Penumpang
Hingga 24 Juni 2020, realisasi penggunaan anggaran kementerian mencapai Rp 24,72 triliun atau 38,65 persen dari total pagu anggaran.
“Untuk Haji dan Umrah, anggaran sebesar Rp 1.414.375.403.000 dengan realisasi Rp 381.737.971 atau sebesar 26,99 persen," paparnya.***
