Network
PRFMNEWS - Pengamat Pendidikan sekaligus Anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat Bidang SMK, Teguh Wahyudi, mengatakan, program Kartu Prakerja belum merujuk pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Menurutnya, Perpres 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, tidak merujuk SKKNI.
"Dalam perpres saya lihat belum merujuk ke standar ini (SKKNI), yang ada disitu (perpres) hanya kompetensi yang dibutuhkan industri. SKKNI adalah standar yang berlaku untuk seluruh kompetensi keahlian di Indonesia," kata Teguh saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Selasa (23/6/2020).
Baca Juga: KASBI Nilai Program Kartu Prakerja Tidak Tepat Sasaran
Teguh mengatakan, karena sistem pelatihan berbasis daring, pelatihan kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan dirasa sangat kurang.
Padahal kata dia yang dibutuhkan industri saat ini adalah multikompetensi. Seperti rekayasa, komunikasi, agrobisnis, bisnis manajemen, perhotelan, hingga pertanian.
"Kalau berbasis daring saat ini terbatas sekali, tidak bisa menyentuh yang rekayasa. Misal orang akan belajar las, dengan dibatasi jarak PSBB, otomatis tidak bisa tatap muka, sehingga pelatihan berbasis kinerja dan keterampilan masih kurang. Saat pandemi ini yang bisa dikerjakan hanya yang berkaitan dengan startup-startup," katanya.
Baca Juga: Ini Tujuh Relaksasi Pajak yang Diberikan Pemkot Bandung di Masa Pandemi
Selain itu, Teguh mengatakan perpres tersebut juga dalam pelatihannya tidak mengikutsertakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Padahal lembaga independen tersebut bertugas untuk melakukan sertifikasi kompetensi calon tenaga kerja.
"Calon tenaga kerja setelah mengikuti pelatihan tertentu disertifikasi, ya atau tidak, sehingga dianggap mampu dan dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi. Dalam perpres (Kartu Prakerja) belum banyak melibatkan BNSP, sehingga pelatihannya masih belum pas," katanya.***
