Network
PRFMNEWS – Bupati Bogor Ade Yasin yang kini berstatus tersangka kasus suap pengurusan laporan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021, ternyata sempat menerbitkan Surat Edaran (SE) larangan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi sebelum terjaring OTT KPK.
Ade Yasin sempat menerbitkan SE tentang larangan menerima gratifikasi bagi ASN, beberapa hari sebelum ditangkap KPK melalui OTT pada Rabu, 27 April 2022 pagi.
Aturan dalam SE Bupati Bogor Ade Yasin Nomor 700/547-Inspektorat itu berisi setiap ASN, pimpinan dan karyawan BUMD dilarang melakukan permintaan, pemberian, serta penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya, dikaitkan dengan Hari Raya Idul Fitri 1443 H ataupun masa pandemi Covid-19.
Baca Juga: Beberapa Jalur KA Non Aktif di Jabar Mulai Disurvey, Termasuk Jalur Kereta Ciwidey dan Cikajang
Baca Juga: Belum Ada di Online, Berikut Cara Pesan Tiket Maskapai Pelita Air
Dengan tegas aturan dalam SE Bupati Bogor tersebut melarang ASN memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 maupun peringatan Hari Raya Idul Fitri 1443 H untuk melakukan perbuatan atau tindakan korupsi.
Ade Yasin menetapkan aturan larangan gratifikasi dalam SE tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana," ucap Ade Yasin saat itu, dikutip prfmnews.id dari laman ANTARA pada Kamis, 28 April 2022.
Baca Juga: Kabar Gembira! Honorarium Triwulan I Guru Non ASN Kota Bandung Sudah Cair Sejak Selasa Kemarin
