Proyek Kereta Cepat Bakal Diperpanjang dari Jakarta hingga Surabaya

- 29 Mei 2020, 15:03 WIB
Para Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Balai Ujicoba Sistem Diklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) melakukan kunjungan ke proyek pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung di Purwakarta, Jumat (9/8/2019).
Para Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Balai Ujicoba Sistem Diklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) melakukan kunjungan ke proyek pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung di Purwakarta, Jumat (9/8/2019). /Dok. Kementerian PUPR

BANDUNG, (PRFM) - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstrusikan agar megaproyek Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung untuk diintegrasikan atau diperpanjang ke Surabaya, Jawa Timur.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas "Evaluasi Proyek Stategis Nasional untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19" di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Arilangga menyatakan, rencana ekspansi untuk mengintegrasikan proyek konektivitas modern ini selanjutnya akan dikaji oleh Kementerian BUMN.

“Arahan Bapak Presiden kereta cepat ini dilanjutkan, artinya perencanaannya dari Jakarta - Bandung, Bandung - Surabaya sehingga tentu nanti akan ditindaklanjuti,” kata Airlangga seperti dikutip ANTARA.

Baca Juga: Mayat dengan Kondisi Membusuk di Kamar Indekos Gegerkan Warga Cipadung Kota Bandung

Menurut Airlangga, Presiden Joko Widodo juga meminta agar proyek kereta cepat ini dilaksanakan dengan prinsip ekonomis. Konsorsium pelaksana proyek, kata dia, juga diusulkan agar ditambah dengan konsorsium dari Jepang.

"Proyek tidak hanya berhenti di Bandung tapi sampai Surabaya dan diusulkan agar konsorsium bisa ditambah dari konsorsium dari Jepang," ujarnya.

Kendati demikian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum dapat merincikan total nilai investasi yang dibutuhkan dari rencana integrasi ini. Kementerian BUMN akan melakukan kajian terlebih dahulu mengenai seluruh rute yang akan dilewati dan keseluruhan proyek setelah perluasan pembangunan ini.

Baca Juga: KPAI Minta Pemerintah Tak Gelar KBM di Sekolah Jika Belum ‘Zero Case’

“Oleh Menteri BUMN (Erick Thohir) akan dikaji, baik itu mengenai anggota konsorsium juga mengenai rutenya dan total proyeknya,” kata mantan Menteri Perindustrian ini.

Halaman:

Editor: Rifki Abdul Fahmi

Sumber: Permenpan RB


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x