Network
/photo/2020/01/19/3398568778.jpg)
BANDUNG, (PRFM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengguyur dana Rp72 miliar untuk influencer. Bayaran untuk influencer diharapkan mampu menangkal dampak virus corona terhadap sektor pariwisata Indonesia.
Ketua Asosiasi Tours dan Travel Indonesia (ASITA) DPD Jawa Barat Budijanto Ardiansjah menilai, kebijakan pemerintah tersebut merupakan langkah baik. Namun pelaksanaannya harus tepat sasaran dan transparan.
"Ini langkah baik, tapi karena anggarannya besar, pelaksanaannya nanti harus tepat sasaran dan transparan," kata Budi saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Kamis (27/2/2020).
Baca Juga: ASITA Jabar Harap Penghentian Sementara Visa Umrah Tidak Berlangsung Lama
Budi mengaku, rekan-rekan industri pariwisata belum mengetahui secara pasti terkait petunjuk pelaksanaan promosi pariwisata dengan memakai jasa influencer mancanegara tersebut.
"Untuk juklak (petunjuk pelaksanaan) kita belum dapat, mudah-mudahan bisa segera supaya bisa diteruskan kepada pelaku pariwisata," kata dia.
Ia menilai penunjukkan influencer untuk promosi pariwisata Indonesia ada kelebihan dan kekurangannya. Menurutnya, saat ini banyak pelaku pariwisata yang menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan pariwisata yang mereka kelola.
Baca Juga: Anggota DPR Ajak Seluruh Pihak Duduk Bersama Atasi Banjir
Oleh karena itu, ia ingin kebijakan penggunaan jasa influencer untuk mempromosikan pariwisata dikaji.
"Harus dikaji dengan baik, influencer-nya siapa? Marketnya tepat atau tidak? Sejauhmana hal ini bisa membuat orang menjadi tahu pariwisata Indonesia dan mau berkunjung," katanya.
Baca Juga: Soal Anggaran Rp72 Miliar Buat Influencer, PKS: Pemerintah Juga Mesti Perbaiki Konten Pariwisata
Lebih lanjut ia menuturkan, sebenarnya ada langkah lain yang dinilai tepat untuk mempromosikan pariwisata Indonesia selain menggunakan jasa influencer, yaitu dengan melibatkan para pelaku industri pariwisata antar negara.
"Promosi wisata yang tepat adalah dengan melibatkan industri pariwisata, ada pertemuan antar industri dan negara. Biasanya itu akan lebih efektif," tandasnya.
