Network
PRFMNEWS - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menandatangani nota kesepahaman antara Kemendagri, Kemensos, dan Forum Rektor Indonesia (FRI), di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Senin 29 Maret 2021.
Nota Kesepahaman tersebut terkait dukungan data dan informasi yang presisi menyangkut tata kelola pemerintah desa/kelurahan dan penyelenggaraan sosial desa/kelurahan.
Tito menjelaskan, momen penandatanganan ini penting karena merupakan bentuk kolaborasi antara pembuat kebijakan dengan dunia akademik. Ia pun menekankan, pentingnya kolaborasi untuk saling melengkapi di antara keduanya.
Baca Juga: Mendagri Tito Harap Kolaborasi dengan Kemensos dan Forum Dosen Ciptakan Kebijakan yang Tepat Sasaran
Baca Juga: Kemendagri Sukses Tindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan BPK
“Yang terbaik adalah kita membuat kebijakan bagi para pengambil kebijakan, baik pusat maupun daerah disertai dengan platform teori dan data yang kuat secara ilmiah,” katanya.
Menurut Mendagri, keberadaan data desa yang presisi bakal memberi manfaat untuk pembangunan desa. Desa, ujar Mendagri, memiliki peran sentral sebagai sistem administasi pemerintahan terkecil di Indonesia.
Ia menyebutkan, sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung pembangunan desa, baik secara regulasi, organisasi, maupun anggaran. Adapun regulasi yang dimaksud yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
