Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Foto Wajah dan Sidik Jari Penerima Akan Diminta

- 12 Januari 2021, 13:00 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyambangi gedung KPK untuk berkoordinasi penyaluran dana bansos
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyambangi gedung KPK untuk berkoordinasi penyaluran dana bansos /Yudhi Mahatma/ANTARA FOTO

PRFMNEWS - Penyaluran tiga jenis bantuan sosial (bansos) tunai yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST), mulai dilakukan per 4 Januari 2021.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan pemberian bansos PKH dan Kartu Sembako dilakukan oleh bank milik negara, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.

Sementara penyaluran bantuan sosial tunai Rp300 ribu akan dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia yang akan mengantarkan ke tempat tinggal masing-masing keluarga.

"Kami minta foto wajah karena kalau hanya minta tanda tangan takutnya tidak terkoneksi dengan data kependudukan. Kami juga minta sidik jari supaya connect dengan data kependudukan jadi itu untuk mengawal supaya penerima itu betul," kata Risma seperti dilansir prfmnews.id dari ANTARA, Senin 11 Januari 2021.

Baca Juga: Terungkap! Duel Lawan Persija di LI 2007, Jadi Laga Paling Berkesan Bagi Redouane Barkaoui

Baca Juga: Naik, Berikut Rincian Harga Emas Logam Mulia Hari Ini, Selasa 12 Januari 2021

Risma juga menyampaikan penerima bansos yang buta huruf, sakit, lansia, dan disabilitas penyalurannya dipindah ke PT Pos karena perseroan ini mengantar langsung ke penerima manfaat.

"Jadi, itu untuk menghindari duplikasi juga laporan dari bank itu bisa terkoneksi dan kami terima. Setiap Jumat kami evaluasi progres pemberian bantuan berdasar temuan dari bank," kata Risma menambahkan.

Baca Juga: Naik, Berikut Rincian Harga Emas Logam Mulia Hari Ini, Selasa 12 Januari 2021

Baca Juga: Mensos Risma Pastikan BST Rp300 Ribu Akan Diantar ke Rumah

Selain itu Kemensos juga mengirimkan data kembali ke daerah untuk memperbaiki data yang salah atau bermasalah di nomor induk kependudukannya (NIK).

"Kami kembalikan ke daerah untuk diperbaiki dan kami minta penerima manfaat yang belum ada NIK-nya diminta data identitasnya oleh daerah karena mungkin di daerah itu belum ada perekaman e-KTP tetapi yang bersangkutan benar-benar ada, nah, data seperti ini kami minta agar dikembalikan ke kami," pungkas Risma.***

Editor: Rian Firmansyah

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x