PRFMNEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap upaya yang telah dilakukannya merespons dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang viral di media sosial karena diperjualbelikan lewat suatu situs oleh pemilik akun atas nama Bjorka.
Menkeu Sri Mulyani menyatakan telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan evaluasi terkait sebanyak 6 juta data NPWP yang diduga bocor dan diperjualbelikan secara online oleh Bjorka.
Hasil evaluasi dan pemeriksaan 6 juta data NPWP yang diduga bocor termasuk ada milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta putranya, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka, hingga sejumlah menteri lain, ujar Sri Mulyani, nantinya akan diumumkan melalui konferensi pers.
Baca Juga: Kembali Beraksi! BSSN Ungkap Kebocoran Data PeduliLindungi Dilakukan Oleh Bjorka
"Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak (Suryo Utomo) dan tim IT," kata Sri Mulyani, usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Kamis 19 September 2024, dikutip dari ANTARA.
Sebelumnya, pada Rabu 18 September 2024, pihak DJP Kemenkeu menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP yang diperjualbelikan secara online ini.
"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti.
Baca Juga: Polisi Sebut Tersangka MAH Langgar UU ITE dalam Kasus Hacker Bjorka
Awal mula kabar jutaan data NPWP diduga bocor muncul usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.
Melalui akun X @secgron, Teguh menyebut sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.
Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data-data lainnya.
Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta. Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Jokowi serta kedua putranya, yakni Gibran dan Kaesang.
Baca Juga: Bantu Hacker Bjorka Sebarkan Data, Pemuda Asal Madiun Tidak Ditahan dan Hanya Wajib Lapor
Selain mereka, sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Kemudian Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.***