PDIP Sambut Baik Putusan MK Ubah Aturan Pilkada: Kemenangan Melawan Oligarki Parpol Antidemokrasi

21 Agustus 2024, 10:15 WIB
Ilustrasi pemilu. /prfmnews

PRFMNEWS - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah pada Pilkada Serentak.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait gugatan terhadap UU Pilkada ini, memungkinkan lebih banyak partai politik mengajukan calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024.

"Soal putusan MK harus dilihat sebagai kemenangan melawan oligarki partai politik yang hendak membajak demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan strategi kotak kosong," kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Sitorus, dikutip prfmnews.id dari ANTARA, Rabu 21 Agustus 2024.

MK memutuskan syarat mengusung paslon di Pilkada tidak lagi menggunakan kursi di DPRD.

Baca Juga: MK Ubah Aturan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, Aturannya Jadi Seperti ini

Meski demikian, berdasarkan ambang batas perolehan suara sah partai politik/gabungan partai politik yang dikaitkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di masing-masing daerah.

Ada empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu; 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen dan 6,5 persen.

"Putusan ini harus dipandang positif sebab memastikan hadirnya lebih dari 1 pasang calon dalam pilkada dan provinsi. Semakin banyak calon tentu makin banyak pilihan calon pemimpin yang bisa dipertimbangkan oleh rakyat," katanya.

Menurut Deddy, putusan ini kemenangan bagi rakyat dan kekalahan bagi partai politik oligarki yang antidemokrasi.

Dengan putusan MK ini, maka politik mahar dalam pilkada provinsi dan kabupaten/kota bisa ditekan seminimal mungkin. Hal ini membuat partai politik dipaksa untuk mengusung orang-orang terbaik sebagai calon kepala daerah.

Baca Juga: Ambang Batas Pencalonan Calon Kepala Daerah Diubah, Begini Aturan Terbaru MK

"Putusan ini juga memberi kesempatan bagi partai-partai non-parlemen untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada. Dengan demikian tidak ada suara rakyat yang hilang," ucap Deddy.

"Bagi partai-partai yang ada di Parlemen tentu ini akan mendorong proses kaderisasi dan rekrutmen calon yang lebih baik," ucapnya.***

Editor: Rifki Abdul Fahmi

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Trending