Menteri AHY Ingin Ada Peningkatan Investasi dan Kepastian Hukum Usai Adanya Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0

19 Juli 2024, 13:00 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 dan penyerahan White Paper One Map Policy Beyond 2024. /Kementerian ATR/BPN/


PRFMNEWS - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 dan penyerahan White Paper One Map Policy Beyond 2024 pada Kamis, 18 Juli 2024. Prabowo Subianto dalam hal ini hadir mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dengan diluncurkannya Kebijakan Satu Peta 2.0, Menteri AHY berharap adanya dampak baik terhadap iklim investasi di Indonesia.

Menteri AHY ingin Kebijakan Satu Peta 2.0 dapat segera diterapkan untuk memudahkan investasi pemerintah maupun swasta.

“Jika kita bisa menghadirkan peta-peta skala besar yang kemudian bisa digunakan untuk membuat RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), ini penting sekali bagi para investor, juga para pemerintah daerah, untuk menentukan tata ruang dan kebutuhan untuk industri dan pertumbuhan ekonomi lainnya," ujar Menteri AHY kepada awak media selepas acara di Jakarta.

Baca Juga: Menteri AHY Teken MoU dengan Menkes Demi Dukung Peningkatan Kualitas Kesehatan

Tak hanya itu, Kebijakan Satu Peta yang diselaraskan pada tata ruang ini pun akan berdampak pada hal lain di mana bisa memberikan kepastian hukum terhadap para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Oleh karenanya, Menteri AHY pun akan langsung mempersiapkan rencana strategis setelah keluarnya hal ini.

"Oleh karena itu, kami tentu mempersiapkan rencana strategis terkait dengan tata ruang penggunaan lahan di berbagai daerah dan One Map Policy ini menjadi penting sekali karena seringkali permasalahan yang muncul itu terkait tumpang tindih," ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Kebijakan Satu Peta adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh kebijakan pemerintah yang berbasiskan spasial akan mengacu pada satu peta yang sama.

Baca Juga: Rektor UII Minta Gelar Profesornya Tak Dicantumkan di Dokumen Kampus

Prabowo Subianto dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 dan penyerahan White Paper One Map Policy Beyond 2024 pada Kamis, 18 Juli 2024.

Pada kegiatan ini, Prabowo Subianto menyampaikan, Kebijakan Satu Peta ini ada untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.

"Yang kita capai ini adalah One Map Policy yang sangat strategis, dengan One Map Policy ini akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang, sehingga proses pembangunan bisa cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif," kata Prabowo Subianto.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, jumlah peta yang tercantum dalam Geoportal KSP 2.0 sudah meningkat. "Ini menandai delapan tahun peluncuran Kebijakan Satu Peta dan telah dibuat 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga," tuturnya.

Hadir dalam kegiatan peluncuran ini, sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju. Turut hadir mendampingi Menteri AHY, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Direktur Landreform, Rudi Rubijaya; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Dony Erwan Brilianto.***

Editor: Tim PRFM News

Tags

Terkini

Trending