Network
“Terkait dengan digitalisasi, Indonesia sebagai pimpinan ASEAN tahun lalu telah mendorong dan mendukung Digital Economy Framework Agreement. Oleh karena itu, P2DD ini menjadi sangat penting, terutama dalam perkembangan implementasi kebijakan elektronik transaksi pemda. Saat ini sudah 87,9 persen atau 480 pemerintah daerah yang terlibat, dan tentunya ini harus terus ditingkatkan," ujar Airlangga.
Ia juga menambahkan bahwa realisasi pajak dan retribusi daerah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan target yang telah tercapai sebesar 7,91 persen secara year-on-year, dimana kontribusi tertinggi berasal dari Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Baca Juga: Jangan Lewatkan! KAI Beri Diskon Tiket Kereta Api Semua Kelas Mulai 27 September 2024
Kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) juga meningkat, dengan partisipasi pemerintah daerah yang bertambah dari 90,2 persen pada 2023 menjadi 93,3 persen pada tahun ini.
“Pada tahun 2024, Satgas P2DD memberikan penghargaan tambahan bagi pemerintah daerah yang baru bergabung. Diharapkan Kementerian Keuangan bisa mengalokasikan tambahan transfer dana insentif dengan kenaikan Rp1 triliun, yang pembagiannya dilakukan tiga kali dalam setahun atau setiap empat bulan," tambahnya.
Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pemerintah daerah dan BPD lainnya untuk terus berinovasi dalam mendukung digitalisasi dan mendorong peningkatan kinerja di sektor pemerintahan serta perekonomian daerah.***
