Network
PRFMNEWS - KPU Jabar meminta seluruh paslon yang bertarung di Pilkada Jabar 2024 tidak memunculkan isu sara.
Adapun calon-calon tersebut adalah Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina, dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat, Hedi Ardia mengatakan agar paslon memerhatikan isu Sara atau diskriminasi terhadap sesama makhluk Tuhan tidak muncul dalam Pilkada Jabar 2024.
"Kita melihat latar belakang agama para calon hampir seragam, namun ada perbedaan dalam hal jenis kelamin," kata Hedi, dikutip Rabu 18 September 2024.
"Kami berharap di Jawa Barat tidak ada pasangan calon, tim sukses, atau pihak-pihak lain yang menggunakan isu SARA atau politisasi agama dalam pemilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur," ujar Hedi.
Hedi juga menyampaikan bahwa Pilkada 2024 saat ini telah memasuki tahap persetujuan setelah para calon dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
Baca Juga: Jadwal Siaran Langsung Final Sepak Bola PON 2024 Jatim vs Jabar Hari Ini Kick Off 20.15 WIB
“Proses saat ini adalah mendengarkan masukan dan tanggapan terkait pasangan calon,” jelasnya.
“Kami telah menetapkan bahwa secara administratif, keempat bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sudah memenuhi syarat,” lanjut Hedi.
Tahap tanggapan masyarakat akan berlangsung hingga Rabu 18 September 2024, dan setelah itu, KPU Jawa Barat akan memberikan respons hingga Sabtu 21 September 2024.
Baca Juga: Besaran Gaji KPPS Pilkada 2024 Lebih Kecil dari Pemilu, KPU Ungkap Alasannya
"Apakah ada tanggapan masyarakat yang berpotensi menggugurkan calon tertentu? Penetapan akan dilakukan pada 22 November, dan pengundian nomor urut pada 23 November," jelasnya.
Hedi berharap agar semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat bisa lolos.
“Ada empat bakal pasangan calon, dan kami berharap semuanya lolos sehingga bisa ditetapkan sebagai calon resmi,” katanya.
Di sisi lain, Hedi mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka pada 27 November mendatang.
“Pada 27 November, seluruh warga Indonesia yang memiliki hak pilih akan menentukan nasib daerahnya,” ujarnya.
“Pilihannya ada pada kita, apakah ingin menggunakan hak politik atau tidak. Hak politik ini akan memengaruhi kemajuan atau kemunduran daerah kita,” tutup Hedi.***
