Network
PRFMNEWS - Beberapa waktu yang lalu heboh tentang aturan pemerintah soal penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar menimbulkan pro kontra.
Regulasi itu tertuang di Pasal 103 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).
Pada Pasal 103 ayat 2, siswa sekolah diminta untuk diberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai fungsi reproduksi, yang mana pada ayat 3 dijelaskan bahwa tindak lanjut dari ayat 2 bisa diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah.
Pasal 103 ayat 4 menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan reproduksi yang harus meliputi beberapa hal, salah satunya penyediaan alat kontrasepsi.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) memastikan pihaknya tidak akan menerapkan kebijakan secara sembarangan, khususnya terkait penyediaan alat kontrasepsi (alkon) untuk pelajar yang saat ini menjadi polemik.
"Kami tentunya akan mempelajari terlebih dahulu Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 terkait pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tepatnya Pasal 103 soal upaya kesehatan sistem reproduksi anak sekolah," kata Pelaksana Harian Kepala Disdik Jabar Ade Apriandi dikutip dari ANTARA, 16 Agustus 2024.
Baca Juga: Banyak Kondom Bekas Berserakan di Ruang Terbuka Hijau Kawasan Grogol, Satpol PP Jakbar Buka Suara
Ade memastikan pihaknya tidak akan sembrono menindaklanjuti kebijakan ini tanpa pertimbangan matang.
Menurut Ade, pihaknya belum mengetahui secara utuh isi dari PP 28/2024 dan masih menunggu sosialisasi resmi dari pemerintah pusat atau kementerian terkait, agar tidak salah dalam menerapkan kebijakan karena kurangnya pemahaman dari aturan yang baru tersebut.
Tentunya, Disdik Jabar tidak ingin salah langkah dalam menerapkan kebijakan, karena bisa berdampak besar terhadap dunia pendidikan di Jabar.***
