Lebih lanjut Cholil menyatakan bahwa jika larangan jilbab bagi anggota Paskibraka Nasional benar-benar diterapkan, maka kebijakan tersebut harus segera dicabut.
Baca Juga: Sesar Lembang: Fakta, Sejarah, dan Risiko Gempa di Kawasan Bandung Raya
Ia bahkan menyarankan agar anggota Paskibraka putri yang merasa dipaksa melepaskan jilbab lebih baik kembali ke rumah daripada harus mengorbankan keyakinan mereka.
Pernyataan Cholil ini mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap situasi yang dianggapnya sebagai langkah mundur dalam menghormati keragaman dan kebebasan beragama di Indonesia.
Sikap tegas PKS
Selain MUI, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyuarakan keprihatinannya terhadap dugaan pelepasan jilbab ini.
Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Kurniasih Mufidayati, menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi dan kebebasan beragama.
PKS melihat bahwa pemaksaan untuk melepaskan jilbab bertentangan dengan semangat Muslimah Indonesia yang semakin berani menutup aurat tanpa mengorbankan prestasi mereka.
Kurniasih menekankan bahwa penggunaan jilbab seharusnya tidak menjadi hambatan bagi perempuan Muslim untuk berkarya dan berprestasi di berbagai bidang, termasuk dalam kegiatan kenegaraan seperti menjadi anggota Paskibraka.
Baca Juga: Sah! Agus Gumiwang Resmi Jadi Plt Ketua Umum Partai Golkar
Sebelumnya kasus ini pertama kali menjadi viral di media sosial setelah foto-foto anggota Paskibraka 2024 yang beredar menunjukkan tidak adanya anggota putri yang mengenakan jilbab.