Network
PRFMNEWS - Program Strategis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus disosialisasikan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Jumat ini, 26 Juli 2024 Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan sosialisasi tersebut di Hotel Fresh Kota Sukabumi dan yang menjadi pembicara antara lain Anggota Komisi II DPR RI, H.M Muraz,SH., MH dan Koordinator Kelompok Subtansi Penatagunaan Tanah Aang Sumarna, S.ST,.
Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait program-program strategis yang dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN kepada masyarakat Kota Sukabumi salah satunya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Sosialisasi Sertipikat Elektronik.
Baca Juga: Kanwil BPN Jabar Sosialisasikan Program PTSL dan Sosialisasi Sertipikat Elektronik di Sukabumi
Anggota Komisi II DPR RI, H.M Muraz,SH., MH menyampaikan, pihaknya selalu mendorong Program PTSL menjadi prioritas nasional agar proses pendaftaran bidang tanah di seluruh Indonesia khususnya di Kota Sukabumi lebih cepat dan teradministrasi dengan baik.
“Salah satu manfaat bidang tanah yang telah bersertipikat adalah bisa meningkatkan perekonomian, menjamin kepastian secara hukum terhadap kepemilikan tanah, menghindari mafia tanah atau oknum yang tidak bertanggungjawab dan konflik pertanahan yang semakin berkurang,” ungkapnya.
Sementara terkait Sertipikat Tanah Elektronik, Koordinator Kelompok Subtansi Penatagunaan Tanah Aang Sumarna, S.ST, menjelaskan bahwa sistem keamanan sertifikat tanah elektronik menggunakan sistem block data yang siap diintegrasikan dengan sistem blokchain.
Baca Juga: Hadirkan Mardani Ali Sera, Kanwil BPN Jabar Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN
Perlu diketahui, ada lima manfaat serpikat elektronik yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN mealui Kantor Pertanahan di daerah, yakni: Pendaftaran tanah menjadi lebih efektif dan efisien, melindung dari terjadinya risiko bencana alam, meminimalisir kesalahan dalam pembuatan sertipikat, mengurangi iterkasi dengan masyarakat dalam pelayanan pertanahan, membatasi ruang gerak mafia tanah.
Acara ini sendiri dihadiri oleh Tenaga Ahli DPR RI Fauzi Akbar, Kepala Subbagian Umum & Humas Kanwil BPN Jawa Barat Hasan M Syafi'i, Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Jajaran Kantor Pertanahan Kota Sukabumi dan seratus Masyarakat Kota Sukabumi.***
