Network
BANDUNG, PRFMNEWS – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin merespons terkait namanya disebut dalam film dokumenter “Dirty Vote” yang tayang di platform YouTube dan tengah menjadi perbincangan hangat publik karena membahas dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024, khususnya Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam film Dirty Vote, nama Bey Machmudin dijelaskan sebagai sosok yang dekat dengan Istana Kepresidenan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia disebut pernah menjabat sebagai Kepala Biro Kesekretariatan Presiden tahun 2016 dan Deputi Kesekretariatan Presiden tahun 2021.
Sebagai orang yang sering berada satu ring dengan Presiden Jokowi, Bey Machmudin dalam film Dirty Vote, diduga masuk dalam skenario kecurangan pada proses Pemilu 2024 khususnya terkait pengerahan dukungan terhadap paslon capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: Heboh Namanya Disebut dalam Film 'Dirty Vote', Ini Tanggapan Bey Machmudin
Bey Machmudin lantas menanggapi terkait penyebutan latar belakang jabatan sebelum dipilih oleh Presiden Jokowi menjadi Pj Gubernur Jabar, hingga dugaan masuk dalam alur skenario kecurangan untuk memenangkan paslon Prabowo-Gibran sesuai pemaparan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, dalam film Dirty Vote.
Mengenai latar belakang jabatan yang disebutkan dalam film Dirty Vote, Bey membenarkan bahwa dirinya memang pernah menjadi bagian dari Kesekretariatan Presiden Jokowi. Namun, dia memastikan bahwa dirinya sebagai Pj Gubernur Jabar bersikap netral alias tidak memihak terhadap paslon capres-cawapres tertentu, termasuk Prabowo-Gibran.
"Terkait film itu, kami, ASN, TNI, Polri, tidak mungkin berkomentar karena kami netral; dan terkait saya ada di situ (Dirty Vote), memang betul saya dari Sekretariat Presiden, tetapi saya itu netral dan tidak pernah berpihak," kata Bey usai apel di depan Gedung Sate Bandung, Senin 12 Februari 2024.
Bahkan, Bey menantang siapa pun untuk melakukan pembuktian jika menemukan bukti dirinya tidak netral dan menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam Pemilu 2024, khususnya pada pilpres, seperti diungkapkan dalam film Dirty Vote.
Baca Juga: LINK STREAMING Nonton Dirty Vote Full Movie
"Saya netral dari awal. Silakan tunjukkan kalau saya tidak netral," tegasnya.
Bey juga menegaskan bahwa pihaknya bersama Forkopimda Provinsi Jawa Barat menentang keras segala tindak kecurangan selama proses Pemilu 2024. Sehingga dia mendukung Bawaslu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk bekerja lebih masif.
"Jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan. Kami ingin Pemilu 2024 ini berjalan damai, jujur, dan adil sesuai dengan deklarasi kami di awal bahwa Jabar Anteng (aman, netral, dan tenang)," ujarnya.
Dalam film dokumenter berdurasi hampir 2 jam yang ditayangkan di YouTube itu diungkapkan bahwa Pemilu 2024 diduga terjadi kejanggalan dilihat dari berbagai dinamika yang terjadi. Kejanggalan itu diungkap oleh tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Baca Juga: Link Film ‘Dirty Vote’ Bahas Dugaan Kecurangan 2024 Banyak Dicari, Bawaslu: Silakan Kritik Kami
Salah satu yang disinggung dalam film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono itu adalah penunjukan pj gubernur di berbagai wilayah oleh Presiden Jokowi, termasuk PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin yang dinilai jumlah pemilih Pemilu 2024 di wilayah yang dipimpinnya itu terbanyak yakni sekira 35 juta tersebar di 27 kabupaten dan kota.
Selain Bey, Jokowi juga menunjuk Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2022. ***
