"Saya netral dari awal. Silakan tunjukkan kalau saya tidak netral," tegasnya.
Bey juga menegaskan bahwa pihaknya bersama Forkopimda Provinsi Jawa Barat menentang keras segala tindak kecurangan selama proses Pemilu 2024. Sehingga dia mendukung Bawaslu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk bekerja lebih masif.
"Jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan. Kami ingin Pemilu 2024 ini berjalan damai, jujur, dan adil sesuai dengan deklarasi kami di awal bahwa Jabar Anteng (aman, netral, dan tenang)," ujarnya.
Dalam film dokumenter berdurasi hampir 2 jam yang ditayangkan di YouTube itu diungkapkan bahwa Pemilu 2024 diduga terjadi kejanggalan dilihat dari berbagai dinamika yang terjadi. Kejanggalan itu diungkap oleh tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Baca Juga: Link Film ‘Dirty Vote’ Bahas Dugaan Kecurangan 2024 Banyak Dicari, Bawaslu: Silakan Kritik Kami
Salah satu yang disinggung dalam film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono itu adalah penunjukan pj gubernur di berbagai wilayah oleh Presiden Jokowi, termasuk PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin yang dinilai jumlah pemilih Pemilu 2024 di wilayah yang dipimpinnya itu terbanyak yakni sekira 35 juta tersebar di 27 kabupaten dan kota.
Selain Bey, Jokowi juga menunjuk Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2022. ***