Network
PRFMNEWS - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengizinkan SMA/SMK di kecamatan yang berkategori zona hijau Covid-19 untuk menggelar kembali pembelajaran tatap muka. Terkait kebijakan ini Pengamat Pendidikan, Dan Satriana menilai Pemprov Jabar terlalu gegabah.
Menurut Dan, kebijakan ini merupakan kebijakan yang gegabah dan tak bisa dipertanggung jawabkan. Pasalnya, meski sekolah tersebut berada kecamatan yang berkategori zona hijau, namun bisa jadi guru dan siswanya berasal dari kecamatan lain yang belum tentu berkategori zona hijau.
"Meskipun sekolahnya berada di kecamatan dalam zona risiko hijau, dapat dipastikan siswa dan gurunya bisa berasal dari kecamatan yang lain," jelas Dan saat on air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Jumat 7 Agustus 2020.
Baca Juga: Update 7 Agustus 2020: Konfirmasi Covid-19 di Indonesia Bertambah 2.473 Kasus
Menurut Dan, seharusnya pemerintah provinsi Jawa Barat belajar dari beberapa kasus klaster yang bersumber dari perkantoran. Meskipun perkantoran sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, masih saja ditemukan penyebaran covid-19 di sana.
"Saya yakin perkantoran sudah menerapkan protokol yang sangat baik dan ketat, tetapi kita tidak bisa mengendalikan dan mengontrol orang sebelum dan setelah ke kantor dan itu akan terjadi juga di sekolah," paparnya.
Dengan kondisi ini, Dan lebih setuju jika pemerintah lebih fokus membenahi apa yang selama ini menjadi masalah dalam proses pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sebagaimana diketahui, saat ini banyak sekali keluhan yang diutarakan masyarakat terkait pelaksanaan PJJ.
Baca Juga: Link Live Streaming Liga Champions Juventus vs Olimpique Lyons Sabtu Dini Hari
Dari hasil pengamatannya, Dan menemukan sedikitnya tiga hal yang menjadi keluhan paling banyak dalam PJJ. Pertama adalah terkait akses internet.
