Network
PRFMNEWS - Polda Jabar tengah menyelidiki atas adanya 13 kasus dugaan penyelewengan atau penggelapan dana bantuan sosial (bansos) untuk pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.
Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Barat Dudi Sudrajat Abdurachim meyakini kasus dugaan penyelewengan dana tersebut bukan merupakan bansos yang berasal dari provinsi.
Karena seperti diketahui di Jawa Barat ada 9 jenis bantuan, diantaranya dari program Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bansos Presiden, Dana Desa untuk kabupaten, Kartu Pra Kerja, bantuan tunai Kementerian Sosial (Kemensos), bansos kabupaten atau kota, bansos gubernur, dan Gerakan Nasi Bungkus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
"Kejadian itu (penyelewengan dana bansos) terjadi di Jabar, tapi saya meyakini bukan bantuan yang berasal dari bansos provinsi," kata Dudi saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Selasa 28 Juli 2020.
Baca Juga: Heboh Pakai Jersey Persib Bandung, Wulan Guritno: Ini Lebih Keren dan Membanggakan
Dia mengakui, pihaknya juga belum mendapat laporan mengenai adanya penyelewengan dana bansos provinsi. Dia yakin, potensi praktik penyelewengan dana bansos provinsi sangat kecil. Pasalnya pengawasan dari mulai perencanaan, hingga pelaksanaan penyaluran bansos dilakukan secara ketat.
Selain itu, dalam pelaksanaanya pihaknya juga bekerjasama dengan lembaga negara yang memiliki reputasi baik. Untuk pengadaan barang pihaknya bekerjasama dengan Bulog, dan penyalurannya bekerjasama dengan PT Pos.
"Kita kerjasama dengan lembaga yang memiliki reputasi yang tidak diragukan lagi, itu hal-hal yang dari awal sudah kita antisipasi," katanya.
Ketika penyalurannya pun kata dia ada tim pendamping yang bertugas mengawasi penyaluran bansos agar tepat sasaran. Tim pendamping itu dibantu mitra kerja dari Polda Jabar, Kejati, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat.
"Selama proses berjalan mereka ikut larut diproses itu, supaya ga nunggu pekerjaan beres baru diaudit. Dari awal sejak perencanan dan pelaksanaan mereka ikut serta, dan diajak saat distribusi ke lapangan," kata Dudi.
Baca Juga: Kasus Pidana Penggelapan Handphone PS Store Segera Masuki Tahap Persidangan
"Jadi sudah sangat ketat seperti itu, harusnya udah ga mungkin lagi dimana ada titik penyelewengan (untuk bansos provinsi)," katanya.
Lebih lanjut dia menuturkan, untuk bansos dari pintu lain pihaknya hanya terlibat dalam hal pengumpulan data saja. Sementara terkait penyalurannya seperti bansos dari pemerintah pusat, itu dikerjasamakan dengan kabupaten/kota.
"(Untuk bantuan lain) kita lebih membantu ke pengumpulan data, di lapangan pusat (pemerintah pusat) kerjasama dengan kabupaten/kota," tandasnya.***
