Network
PRFMNEWS - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjamin di Kabupaten Sumedang tidak ada penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19. Pasalnya pemda setempat terus melakukan verifikasi data warga penerima bansos.
"Kami terus melakukan upaya verifikasi dan validasi terutama tentang data penerima bansos agar tidak ada dobel data. Pengecekan itu betul-betul dilakukan beberapa kali. Semua sumber bantuan di cek semuanya," ujar Dony, Kamis (16/7/2020).
Dikutip prfmnews.id dari laman Humas Pemkab Sumedang, Dony menyebutkan saking ketatnya proses verifikasi validasi penerima bansos di Kabupaten Sumedang, sejumlah warga yang diupayakan masuk dan terdata untuk menerima bantuan, tetap tidak terakses.
Baca Juga: Para Kepala SMA dan SMK Negeri di Jabar Tunggu Juklak Juknis Bantuan Kuota Internet
"Meski (data-red) sudah dipadankan beberapa kali, tapi tetap ada warga yang tidak masuk sama sekali. Ini menandakan bahwa ketatnya dan selektifnya pengecekan data," ucapnya.
Dony menegaskan, untuk mengantisipasi kemungkinan penyimpangan bansos, pihaknya telah melakukan transparansi dan keterbukaan informasi. Salah satu upaya, pihak Pemkab sudah membuat sebuah aplikasi data transparansi terkait penerima bansos. Dimana aplikasi itu bisa diakses oleh semua masyarakat baik yang mendapat bansos maupun yang tidak.
Baca Juga: Maling Bermodus Pecah Kaca Mobil Gondol Tas Berisi Laptop dan Dompet di Kota Bandung
"Kami sudah luncurkan aplikasi "Mauneh". Dimana aplikasi ini sebagai bukti transparansi kami dalam mengelola data penerimaan bansos. Semua pihak bisa mengaksesnya," katanya.
Lebih jauh Dony mengatakan, pola pengawasan terkait dana bansos juga melibatkan semua unsur. Ia mencontohkan, penggunaan Dana Desa (DD) untuk bantuan langsung tunai terdampak covid-19, pelaksanaanya mendapatkan pengawasan dari mulai desa, kecamatan hingga kabupaten serta pusat. Bahkan masyarakat desa pun langsung bisa mengetahuainya.***
