Network
PRFMNEWS - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Pendidikan berencana memberikan bantuan berupa kartu SIM berisi kuota internet bagi siswa tingkat SMA di sekolah negeri.
Bantuan tersebut diberikan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kuota internet gratis senilai dengan Rp150 ribu tersebut, akan diberikan setiap bulan.
Baca Juga: Kawanan Pelaku Curanmor yang Kerap Beraksi di Bandung Raya Berhasil Diamankan Polres Cimahi
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang juga Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik, Inovasi Pendidikan dan Pendidikan Kedamaian LPPM UPI, Prof. Dr. H. Cecep Darmawan mengapresiasi niat baik Pemprov tersebut. Namun ada sejumlah hal yang ia nilai perlu dilakukan.
"Ada beberapa catatan, pertama apakah pemerintah belum bisa menyediakan provider khusus yang dibangun untuk layanan pendidikan. Kalaupun belum, mungkinkah pemerintah melakukan kerjasama dengan operator atau provider yang menyediakan layanan internet?," kata Cecep saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Jumat 11 Juli 2020.
Baca Juga: Cara Membuat Link dan Autotext WhatsApp yang Biasa Ditemukan di Media Sosial
Bila menjalin kerjasama dengan provider kata dia, Pemprov Jabar bisa meminta keringanan semisal diskon-diskon dalam program tersebut.
Karena menurutnya perusahaan penyedia jasa internet akan mendapat untung besar dengan kondisi saat ini.
Setelah itu, lanjut dia baru bicara bantuan-bantuan. Dan bantuan pun idealnya tidak hanya dalam bentuk pulsa.
"Bantuan bukan hanya pada isi pulsa, karena banyak juga siswa yang sulit mengakses internet karena jaringannya. Kemudian fasilitas seperti hp, laptop itu persoalan yang harus dituntaskan," katanya.
Baca Juga: Jelang Kemarau, PDAM Tirtaraharja Siapkan Berbagai Langkah Antisipasi Berkurangnya Debit Air
Terlepas dari hal itu, dia mengatakan anggaran senilai Rp150 ribu per bulan yang diberikan kepada siswa untuk kuota internet, jangan sampai mengganggu anggaran untuk operasional sekolah lainnya.
"Hemat saya, dana pulsa kalaupun ada bantuan jangan sampai mengganggu anggaran pada operasional sekolah," katanya.***
