Network
PRFMNEWS - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mencatat pada Maret 2020, angka kemiskinan naik menjadi 544,3 ribu jiwa. Lantas bagaimana cara mengerem kemiskinan baru akibat pandemi Covid-19? Cukupkah dengan bantuan sosial (bansos)?
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, cara mengerem kemiskinan baru akibat pandemi tidak cukup dengan bansos yang diberikan oleh pemerintah.
Pasalnya, angka miskin baru di Indonesia khususnya di Jawa Barat terus bergerak.
"Tidak cukup kalau hanya mengharapkan bansos, apalagi datanya kan cukup dinamis, artinya yang penambahan baru cukup banyak, pemerintah pusat maupun daerah dari segi data yang menerima bansos pun diakui masih mengalami banyak masalah," kata Bhima saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Kamis 16 Juli 2020.
Baca Juga: Jadwal Acara SCTV Hari Ini Jumat 17 Juli 2020, FTV Seru, Dari Jendela SMP, Samudera Cinta
Di tengah krisis penambahan jumlah kemiskinan baru kata dia, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memiliki inovasi untuk menjaga kelas menengah agar tidak bergabung dengan kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan.
Inovasi tersebut bisa berupa pemberian subsidi gaji kepada karyawan yang rentan PHK, memberikan subsidi sekaligus pendampingan kepada pelaku UMKM, sampai memberikan kuota gratis kepada korban PHK agar bisa memiliki pendapatan dengan cara berjualan online.
Baca Juga: Disdik Jabar Berikan Kuota Internet Gratis Bagi Siswa, Dewan: Jaringan Internet Harus Dipikirkan
"Model-model semacam bantuan modal kerja bagi UMKM, ada pendampingan bagi warga yang rentan jatuh di bawah garis kemiskinan. Jadi bagaimana caranya agar keluar dari kemiskinan dengan membuat wirausaha baru. Ini penting karena bantuan sosial sifatnya sementara," katanya.***
