Pembelajaran Tatap Muka di Kota Sukabumi Belum Dilaksanakan, Ini Penjelasan Kadisdik Jabar

- 15 Juli 2020, 13:08 WIB
 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat dampingi Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meninjau persiapan Jabar gelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka pada 13 Juli 2020 di SMA Negeri 4 Kota Sukabumi, Rabu 8 Juli 2020.*
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat dampingi Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meninjau persiapan Jabar gelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka pada 13 Juli 2020 di SMA Negeri 4 Kota Sukabumi, Rabu 8 Juli 2020.* /HUMAS JABAR

PRFMNEWS - Meski sudah diperbolehkan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka setelah berstatus zona hijau, namun SMA/SMK di Kota Sukabumi belum melakukan pembelajaran tatap muka. 

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) Dedi Supandi menyatakan, pembelajaran tatap muka di SMA/SMK Kota Sukabumi belum dilaksanakan karena ada satu indikator yang mesti dipenuhi, yakni konsistensi pengendalian Covid-19.

"Kami harus melihat stabilitas zona Kota Sukabumi. Ini tidak bisa dilihat dalam satu pekan. Kami akan memantau status di sana. Jika konsisten berstatus zona hijau, akhir Juli akan evaluasi. Kemudian, kami akan membuat keputusan, apakah pembelajaran tatap muka di Kota Sukabumi dapat dilaksanakan," kata Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima PRFMNews.id, Rabu 15 Juli 2020.

Baca Juga: Cara Memasak Mie Instan yang Lazim Dilakukan Banyak Orang

Dedi melaporkan, 39 SMA/SMK di Kota Sukabumi sudah mengajukan kesiapan pembelajaran tatap muka. Pengajuan itu diserahkan kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Jabar.

Kemudian, diajukan ke Gugus Tugas Kota Sukabumi untuk dilihat indikator-indikator pembelajaran tatap muka terpenuhi.

Terdapat dua indikator besar yang sudah dipenuhi SMA/SMK Kota Sukabumi.

Pertama, penerapan protokol kesehatan dalam menyambut pembelajaran tatap muka. Kedua, jumlah siswa yang bertempat tinggal di luar Kota Sukabumi, yakni sekitar 52 persen.

"Gugus Tugas Kota Sukabumi sudah menetapkan jumlah siswa dalam satu kelas, yaitu 12 orang. Sif pembelajaran sudah ditetapkan juga. Satu pekan kelas 10, pekan selanjutnya kelas 11, dan kelas 12. Semua persiapan sudah dilakukan dengan komprehensif," ucapnya.

Baca Juga: Pemkab Bandung Barat Bakal Kawal Program Kampung Kurang Sampah

Terpenuhinya kedua indikator tersebut plus izin dan infrastruktur sekolah tak lantas pembelajaran tatap muka di Kota Sukabumi dilakukan.

Sebab, kata Dedi, pihaknya menerapkan prinsip kehati-hatian yang mana keselamatan dan kesehatan peserta didik diutamakan.

"Dilakukan proteksi secara menyeluruh, di lingkungan sekolah, izin sekolah, infrastruktur sekolah. Yang belum adalah konsistensi Kota Sukabumi berada di zona hijau," katanya.

Maka itu, seluruh SMA/SMK di Jabar masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran secara daring, termasuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2020/2021 pada Senin 13 Juli 2020.

Disdik Jabar sendiri sudah melaksanakan survei kepada orang tua dan peserta didik terkait kendala-kendala yang dialami selama PJJ. Menurut Dedi, dari survei itu terangkum tujuh kendala besar yang dirasakan orang tua maupun peserta didik.

Baca Juga: Nostalgia, Ini 360 Sebutan Barang yang Kerap Dibawa Siswa Baru Saat MPLS atau MOS

Pertama adalah orang tua terbebani kuota internet. Kemudian, orang tua kesulitan mendampingi anak dalam pembelajaran secara daring. Ketiga, orang tua berharap anak mandiri mengikuti PJJ.

"Kemudian peserta didik berharap pembelajaran dari tidak dipenuhi tugas. Yang menjadi kendala siswa adalah materi yang disampaikan harus komunikatif dan kontekstual. Baik orang tua dan siswa sulit berkomunikasi langsung dengan guru. Terakhir, ada beberapa SMA/SMK yang tidak memiliki akses internet," ucap Dedi.

Dari berbagai kendala yang dialami orang tua dan peserta didik, kata Dedi, pihaknya sudah menempuh sejumlah upaya. Tujuannya supaya pembelajaran daring berjalan optimal.

"Kami menempatkan siswa, orang tua, pengawas, dan guru, masing-masing memiliki tugas. Kemudian semua pihak harus berinovasi, khususnya guru dalam menyampaikan materi secara interaktif. Kami juga sudah mengalokasikan biaya internet melalui dana BOS," katanya.

Baca Juga: Soal Sanksi Denda Masker, Oded: Kita Akan Ikut Aturan Provinsi

Dedi mengatakan, untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur teknologi atau akses internet, pihaknya mengirim modul-modul ke rumah peserta didik via PT Pos Indonesia.

Kemudian, guru ada yang datang ke rumah peserta didik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Ada beberapa modul yang dikirim kepada siswa yang blank spot melalui PT Pos. Kalau seandainya guru harus berkeliling menemui peserta didik dengan tetap terapkan protokol kesehatan. Itu kami lakukan supaya pembelajaran daring tetap berlangsung optimal," ucapnya.

Dedi menyatakan, komunikasi orang tua, guru, dan peserta didik amat krusial dalam pembelajaran daring.

Baca Juga: Kemenkes Revisi Istilah ODP, PDP, OTG Covid-19, Berikut Penjelasannya

Maka dari itu, ia mengimbau kepada semua pihak untuk menggunakan aplikasi termudah, seperti aplikasi pesan singkat, dalam memberikan materi pembelajaran dan forum tanya jawab.

"Bagaimana cara pembelajaran tetap berjalan, tetapi tidak tatap muka. Sebab, kami utamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, Pada akhirnya, komunikasi sangat penting dalam pembelajaran daring melalui teknologi komunikasi yang mudah diakses," kata Dedi.***

Editor: Rifki Abdul Fahmi

Sumber: Humas Jawa Barat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x