Network
PRFMNEWS - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan mengundang Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar untuk melakukan evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK sederajat, pada pekan depan.
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Dadang Kurniawan mengatakan, banyak persoalan PPDB yang mesti dibahas dengan Disdik Jabar.
Pihaknya sudah berkunjung ke daerah untuk memantau pelaksanaan PPDB, seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya.
Dari peninjauan tersebut, Dadang mengatakan persoalan PPDB di tiap daerah tidak sama.
"Banyak muncul persoalan PPDB, tapi di tiap daerah persoalannya tidak sama," kata Dadang saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Kamis 2 Juli 2020.
Baca Juga: Distaru Sebut Biaya Retribusi Makam di Kota Bandung Hanya Rp20.000 per Tahun
Dia mencontohkan di Kota Bandung, ada persoalan kuota PPDB yang hanya untuk 5.000 calon peserta didik, tapi yang mendaftar diatas 12.000.
"Jadi kompetisinya lebih ketat, ini yang sisanya (calon peserta didik) mau seperti apa," katanya.
Di Kabupaten Bandung kata dia, juga sama. Kuota yang disediakan hanya untuk 4.000 calon peserta didik, sementara yang mendaftar lebih dari 9.000.
"Kalau di Garut kasusnya beda, kuota 4.000 yang baru daftar 3.000-an. Di Tasik juga hampir sama," katanya.
Baca Juga: Gelar Juara Ternodai, Liverpool Kalah Telak di Etihad
Masalah lain kata dia, adalah terkait masalah internet. "Masing-masing kota kasusnya beda, ada online (PPDB daring) belum bisa ditangkap dengan alasan sinyal, menyangkut teknologi," kata dia.
Tak hanya temuan di lapangan, ia juga menyampaikan bahwa pihaknya banyak menerima masukan dari pelaku dan pemerhati pendidikan di Jabar terkait pelaksanaan PPDB 2020.
"Usulan yang masuk itu perlu diluruskan, sehingga kami akan bahas dan pertanyakanh ke Disdik, hasil temuan kami di lapangan," tandasnya.***
