Network
PRFMNEWS – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI menemukan kendala pada penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap I di wilayah Jawa Barat (Jabar) sudah terjadi sejak hulu.
Seperti dinyatakan Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman Jabar, Fitri Agustine, kendala penyaluran bansos tahap I di Jabar sudah nampak sejak terjadinya data ganda serta terhambatnya pengadaan barang-barang yang nantinya dilebur ke dalam paket-paket bantuan sembako.
Dengan demikian, kata Fitri, kesalahan tidak hanya dilakukan oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, tetapi juga dilakukan sejumlah instansi yang terlibat dalam penyaluran bansos.
Baca Juga: Update Kasus Covid-19 Indonesia Hari ini Bertambah 1.041 Kasus Positif
Baca Juga: Pertamina Wacanakan Hapus Premium dan Pertalite, KPBB: Bagus, Cuma Terlambat
Sejumlah instansi tersebut yakni Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Badan Urusan Logistik (Bulog) dan PT Pos Indonesia.
“Kami menemukan kendala pada bansos tahap I bahwa ini bukan hanya dari pihak Pemprov Jabar saja. Ada beberapa instansi lain, yakni Dinsos, Disperindag, Bulog dan juga PT Pos Indonesia,” katanya saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Jumat (19/6/2020).
Fitri melanjutkan, data ganda Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KTRS) serta terhambatnya pengadaan bahan-bahan sembako menjadi faktor utama distribusi yang dilakukan Bulog ke PT Pos Indonesia, atau di bagian hilir, menjadi terkendala.
Baca Juga: Energy Watch: Wacana Pemerintah yang Akan Hapus Premium dan Pertalite Harus Kita Dukung
Baca Juga: PSSI Enggan Komentari Kritik Shin Tae-Yong
