Network
BANDUNG,(PRFM) - Terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) Ombudsman Perwakilan Jawa Barat menerima cukup banyak aduan. Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Fitry Agustine menyebutkan, di Jawa Barat ini aduan terkait bansos yang diterima pihaknya mencapi 59 aduan.
Untuk aduan ini tak sepenuhnya berada di kewenangan Ombudsman Perwakilan Jawa Barat. Jika aduan tersebut datang dari Depok dan Bekasi, maka aduan tersebut diteruskan kepada Ombudsman Jakarta Raya. Sementara itu ada juga aduan yang berada di kewenangan Ombudsman pusat itu langsung disampaikan kepada Ombudsman pusat.
Baca Juga: Jadi Kawasan PSBB dan Zona Merah, Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Margaasih Ditingkatkan
Fitry menuturkan, aduan yang masuk meliputi aduan terkait adanya warga yang belum mendapat bantuan padahal mereka sudah menyerahkan KTP dan kartu keluarga (KK). Selain itu, banyak juga warga yang merasa belum tersosialisasikan terkait bansos dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
"Kebanyakannya itu laporan adalah warga bilang 'saya sudah ngasih kartu keluarga, sudah ngasih KTP, tapi sampai saat ini bantuan itu masih belum ada' nah itu kebanyakan dari 59 aduan itu terkait hal itu," tutur Fitry saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Kamis (14/5/2020).
Pungutan liar (pungli), sambung Fitry, menjadi aduan lain yang diterima oleh pihaknya. Salah satu contoh bentuk pungli yang diadukan adalah adanya pemotongan dana pencairan program keluarga harapan (PKH).
Baca Juga: Pandemi Belum Berakhir, Menag Imbau Warga Salat Id dan Rayakan Idulfitri di Rumah Saja
Biasanya, para keluarga penerima manfaat (KPM) dari PKH ini mengeluhkan adanya oknum yang memotong jatah mereka.
"Itu bisa harusnya mereka satu bulan mendapatkan Rp600ribu itu potongannya bisa Rp100ribu atau Rp200ribu," ujarnya.
