Network
BANDUNG,(PRFM) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp16,3 triliun untuk mengatasi dampak virus corona atau Covid-19. Anggaran tersebut sudah disepakati oleh Pemprov Jabar dan DPRD Jabar.
Sekertaris Umum Partai Keadilan Sejahtera Jabar yang juga Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul hadi Wijaya menjamin pengawasan distribusi bantuan untuk warga terdampak Covid-19.
Menurutnya, dari proses perencanaan anggaran sampai penyaluran bantuan bakal diawasi aparat penegak hukum.
"Dalam proses perencanaan (anggaran) ada unsur APH (Aparat Penegak Hukum) seperti Kapolda, kejaksaan tinggi dan lain-lain, sehingga proses pengawasannya pun langsung melekat, termasuk dalam penyalurannya juga melibatkan aparat," kata Hadu saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Senin (6/4/2020).
Baca Juga: Warga Bandung yang Tidak Gunakan Masker Dilarang Naik Transportasi Umum
Tak hanya aparat kepolisian hingga tingkat polsek yang akan mengawasi penyaluran bantuan, TNI dan kejaksaan pun kata dia akan ikut serta mengontrol agar bantuan tepat sasaran.
Ia mengatakan, saat ini Pemprov Jabar tengah melakukan verifikasi data warga yang akan menerima bantuan. Warga yang akan menerima bantuan adalah warga yang masuk kategori rawan miskin baru.
Ia berharap proses verifikasi data bisa cepat dan tepat, sehingga bantuan bisa segera disalurkan.
"Harapannya di bulan April ini sudah disalurkan," kata dia.
Baca Juga: Enam Karyawannya Terindikasi Positif COVID-19, PT Kahatex Masih Tunggu Hasil Swab Test
Anggaran untuk bantuan warga terdampak Covid-19 disusun untuk empat bulan ke depan. Namun, anggaran tersebut bisa saja berubah jika saja masa tanggap darurat corona diperpanjang.
"Gubernur (Ridwan Kamil) memproyeksikan sampai 4 bulan, tapi itu kondisional," kata Hadi.***
