Media Asing Soroti Aksi Demo Tolak Revisi UU Pilkada di RI, Mulai Reuters Hingga BBC

Penulis: Ema Rachmawati
Editor: Indra Kurniawan
Aksi unjuk rasa 'Peringatan Darurat' di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung Kamis, 22 Agustus 2024.
Aksi unjuk rasa 'Peringatan Darurat' di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung Kamis, 22 Agustus 2024. /Christ Wibowo/prfmnews

PRFMNEWS - Sejumlah media asing ramai menyoroti aksi demo “Darurat Indonesia” untuk menolak revisi UU Pilkada, yang digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) di Jakarta, dan sejumlah daerah lainya seperti Bandung, Yogyakarta dan Padang, Kamis, 22 Agustus 2024.

Media Singapura, The Straits Times, melaporkan protes terjadi di Indonesia setelah sebelumnya masyarakat ramai mengunggah “peringatan darurat” di media sosial.

The Straits Times menyebut, para selebriti, aktor, serta penyanyi turut membagikan meme “peringatan darurat Indonesia” dan tagar #KawalPutusanMK, yang menyerukan pembelaan atas keputusan pengadilan, yang oleh banyak orang dianggap mendukung aliansi Presiden Joko Widodo.

“Ratusan demonstran berpakaian hitam-hitam berkumpul di luar gedung DPR di Jakarta pada Kamis, diikuti seruan protes yang lebih kecil di luar gedung pengadilan serta di kota-kota seperti Surabaya dan Yogyakarta. Pihak berwenang mengatakan 3.200 polisi telah dikerahkan di ibu kota,” tulis The Straits Times.

Media asal Inggris, Reuters juga menulis dalam artikel berjudul "Protests across Indonesia as parliament delays change to election law."

Menurut Reuters, revisi UU Pilkada itu akan membuka jalan bagi putra bungsu Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk maju dalam pemilihan kepala daerah pada November mendatang. Reuter,juga ikut menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dibatalkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui revisi UU Pilkada.

"Perebutan kekuasaan antara parlemen dan lembaga yudikatif terjadi di tengah perkembangan politik yang dramatis selama seminggu di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan di akhir masa jabatan kedua presiden. (Joko) Widodo mengesampingkan kekhawatiran tersebut dan mengatakan pada hari Rabu bahwa putusan pengadilan dan musyawarah parlemen merupakan bagian dari "checks and balances" standar," kata Reuters, Kamis, 22 Agustus 2024.

Media lainnya dari Amerika Serikat, Bloomberg, juga turut melaporkan demo menolak revisi UU Pilkada ini. Bloomberg bahkan melakukan siaran langsung untuk meliput situasi protes di sekitar gedung DPR RI.

“Demonstarn berkumpul di luar gedung DPR di Jakarta pada Kamis di tengah kemarahan publik atas rencana perubahan UU Pilkada yang pada dasarnya menguntungkan aliansi Presiden Joko Widodo dan penerusnya, Prabowo Subianto,” tulis Bloomberg.

Halaman:

Artikel Pilihan

Terkini

Trending

Berita Pilgub