Network
PRFMNEWS - Presiden terguling Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa telah kembali ke rumah beberapa minggu setelah ia melarikan diri dari negaranya sendiri saat dilanda krisis.
Mantan pemimpin berusia 73 tahun itu mendarat di ibu kota, Kolombo, dengan penerbangan Singapore Airlines dari Thailand pada dini hari Sabtu, 3 September 2022.
Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran dirinya. Mereka bahkan menyerbu kediamannya. Rajapaksa melarikan diri dari Sri Lanka pada dini hari tanggal 13 Juli lalu.
"Dia telah tinggal di sebuah hotel Thailand sebagai tahanan virtual dan ingin kembali. Kami diberitahu bahwa dia akan kembali lebih awal pada Sabtu pekan ini," ujar pejabat setempat.
Mantan presiden Sri Lanka tersebut, meninggalkan bandara dengan iring-iringan mobil yang dijaga oleh tentara bersenjata. Dia kemudian mencapai sebuah rumah milik pemerintah di Kolombo. Itu dialokasikan untuk Rajapaksa sebagai mantan presiden.
Rajapaksa mengundurkan diri pada Juli 2022 setelah puluhan ribu pengunjuk rasa yang marah oleh krisis ekonomi yang melemahkan menyerbu kantor dan kediamannya.
Dia melarikan diri ke Maladewa pada 9 Juli, pergi ke Singapura dari sana dan menghabiskan beberapa minggu terakhir di Thailand dengan visa diplomatik.
“Kami mendapat konfirmasi bahwa mantan Presiden Gotabaya Rajapaksa telah kembali ke tanah air,” demikian yang dikutip prfmnews.id dari Aljazeera.
Berdasarkan konstitusi Sri Lanka, kedatangan Rajapaksa akan dipastikan aman karena hukum di negara itu telah menjamin pengawalan, kendaraan, dan tempat tinggal bagi mantan presiden.
Baca Juga: Tiga Orang Meninggal Dunia di Argentina karena Pneumonia Misterius
Seperti diketahui Rajapaksa terpilih sebagai presiden pada 2019 oleh mayoritas besar dengan janji untuk mengangkat ekonomi negara dan memperkuat keamanan nasional setelah serangan bom yang diilhami oleh ISIL (ISIS) di gereja dan hotel menewaskan 270 orang pada Minggu Paskah tahun itu.
Namun, ia melakukan kesalahan kebijakan termasuk pemotongan pajak drastis yang mengurangi pendapatan nasional dan menekan peringkat kredit, larangan agrokimia seolah-olah untuk mempromosikan pertanian organik, dan pelepasan mata uang asing yang langka untuk mengendalikan nilai tukar secara artifisial menyebabkan krisis ekonomi terburuk dalam sejarah negara itu.***
