PRFMNEWS - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan kabar yang ramai diperbincangkan di media sosial terkait pembatasan pemberian subsidi tiket Kereta Rel Listrik (KRL) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Bahkan muncul kabar tarif tiket KRL Jabodetabek akan naik seiring pemerintah menerapkan pembatasan pemberian subsidi berbasis NIK yang akan diterapkan mulai tahun 2025. Kebenaran kabar tersebut tentu dipertanyakan para anak kereta (anker), julukan pengguna setia KRL Commuter Line.
Merespons kabar tersebut, Menhub menegaskan pemberian subsidi berbasis NIK untuk tiket KRL Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana. Begitu pula terkait kenaikan harga tiket KRL Jabodetabek hingga akhir Agustus 2024 masih belum ada keputusan final.
Namun Menteri Budi tak menampik kini pihaknya sedang melakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi termasuk KRL Commuter Line hanya digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi sehingga lebih tepat sasaran.
"Kita lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada (berbasiskan) NIK, ya itu masih wacana, masih studi," tuturnya di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2024.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal dalam kesempatan terpisah menjelaskan, skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.
Baca Juga: Alun-alun Kota Bogor Akan Ditutup 2 Bulan, KAI Koordinasi dengan Pemkot soal Akses Penumpang KRL
"Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," kata dia.
Risal memastikan pihaknya juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.
"Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat," ucapnya.
Baca Juga: Didukung Pusat, Reaktivasi Jalur KA Banjar-Pangandaran dan KRL Bandung Raya Segera Dimulai
Sebelumnya, wacana pengenaan subsidi untuk tiket KRL Jabodetabek menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa terakhir.
Hal itu bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.
Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.
Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni, salah satunya, dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.***