Network
"Kami mohon dukungan dari DPD RI, kami sedang mengupayakan adanya Proyek Strategis Nasional di kawasan Gedebage. Penguatan KM 151 dan KM 149, mudah mudahan KM 149 September ini bisa dibuka kembali termasuk KM 151," tuturnya.
Eric berharap pula adanya dukungan DPD RI terkait pembangunan flyover baru di Kota Bandung sebagai salah satu infrastruktur pengurai kemacetan. Mengingat sebelumnya pemerintah pusat sudah membangun beberapa flyover penunjang operasional KA Feeder KCJB rute Stasiun KAI Padalarang-Stasiun KAI Bandung.
"Pengembangan PSN dampak feeder Kereta Cepat Whoosh termasuk Flyover Nurtanio, Ciroyom dan infrastruktur pendukungnya seperti penyeberangan orang. Beberapa flyover masih dibutuhkan di Kota Bandung," beber dia.
Sementara itu, Pimpinan Komite II DPD RI Abdullah Puteh mengatakan kunjungan DPD RI kali ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini terkait pengelolaan sektor perkeretaapian tingkat daerah dan nasional.
Kesempatan tersebut juga dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU Perkeretaapian.
"Bagaimana situasi yang berjalan maupun kemungkinan perkembangan situasi ke depan serta untuk memperoleh masukan terkait permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada program-program perkeretaapian," ungkap Abdullah.
Baca Juga: Dhani Wirianata Janji Aktifkan Kembali Penerbangan Komersil di Bandara Husein Sastranegara Bandung
Menurut dia, penyelenggaraan perkeretaapian harus dilaksanakan guna memperlancar perpindahan orang dan atau barang secara massal dengan selamat aman nyaman, cepat, tepat, tertib dan teratur serta izin.
"Hal ini diperlukan untuk mendengar dan melihat langsung sejauh mana implementasi dari pelaksanaan UU Perkeretaapian tersebut," katanya.
Pada kesempatan tersebut hadir sejumlah pemangku kepentingan perkeretaapian di kawasan Jawa Barat diantaranya Dirjen Kereta Api, Dinas Perhubungan Jawa Barat, PT. KAI, PT. INKA, KCJB, KNKT dan lainnya. ***
