Network
Selanjutnya, terkait dorongan pembukaan kembali Bandara Husein Sastranegara, menurut Eric, juga menjadi hal krusial untuk segera diwujudkan guna meningkatkan perekonomian Kota Bandung.
"Ini penting bagi kami, kalau Bandara Husein dibuka dapat mempercepat akses ke Kota Bandung," sebutnya.
Sementara itu, Pimpinan Komite II DPD RI Abdullah Puteh mengatakan kunjungan pihaknya kali ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini terkait pengelolaan sektor perkeretaapian tingkat daerah dan nasional.
Kesempatan tersebut juga dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Perkeretaapian.
"Bagaimana situasi yang berjalan maupun kemungkinan perkembangan situasi ke depan serta untuk memperoleh masukan terkait permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada program-program perkeretaapian," kata Abdullah Puteh.
Baca Juga: Hadapi Kendala, Menteri PUPR Ungkap Jadwal Exit Tol KM 149 Gedebage Dibuka Kembali
Menurutnya, penyelenggaraan perkeretaapian harus dilaksanakan maksimal guna memperlancar perpindahan orang dan atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib dan teratur serta berizin.
"Hal ini diperlukan untuk mendengar dan melihat langsung sejauh mana implementasi dari pelaksanaan UU Perkeretaapian tersebut," tuturnya.
Pada kesempatan tersebut hadir sejumlah pemangku kepentingan perkeretaapian di kawasan Jawa Barat diantaranya Dirjen Kereta Api, Dinas Perhubungan Jawa Barat, PT. KAI, PT. INKA, KCJB, KNKT dan lainnya. ***
