Wartawan Pikiran Rakyat Jadi Korban Persekusi Saat Liput Demo 'Peringatan Darurat' di Bandung

Penulis: TIM PRFM
Editor: Rifki Abdul Fahmi
Spanduk yang dipasang massa unjuk rasa di pagar Gedung DPRD Jabar.
Spanduk yang dipasang massa unjuk rasa di pagar Gedung DPRD Jabar. /Christ Wibowo/prfmnews

Tidak lama kemudian, Alza dipukul dengan bambu ke arah kepala oleh salah seorang dari kelompok tersebut. Namun, helm yang Alza kenakan berhasil melindungi kepalanya dari cedera serius.

"Seseorang memukul saya dengan bambu yang dibawanya tepat di kepala. Untungnya saya menggunakan helm," kata Alza Ahdira menuturkan.

Intimidasi dan pemukulan terus dilakukan hingga ke arah tangan dan kepala. Alza yang yang dikerumuni 5 orang itu, tidak bisa berkutik. Kelompok tak dikenal itu lalu meminta Alza menunjukkan dokumentasi foto dan video terkait aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar.

Mereka memaksa Alza untuk menghapus seluruh dokumentasi foto dan video tersebut. Mereka baru berhenti mengintimidasi Alza dan meninggalkannya setelah yakin bahwa file foto dan video benar-benar terhapus dari ponsel.

Setelah memastikan file foto dan video di ponsel Alza benar-benar terhapus, kelompok tersebut meninggalkan lokasi. Hingga berita ini diturunkan, kartu pers Pikiran Rakyat milik Alza belum dikembalikan.

Baca Juga: FOTO Aksi Unjuk Rasa 'Peringatan Darurat' di Depan DPRD Jabar

Ancaman serius untuk kebebasan pers

Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat, Satrya Graha menegaskan, mengecam aksi persekusi yang dilakukan kelompok tak dikenal tersebut saat wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.

”Insiden ini menunjukkan ancaman serius terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia. Juga merusak fondasi demokrasi yang kita junjung,” katanya.

Satrya menambahkan, jurnalis memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik. Tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok tak dikenal tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas.

”Pemaksaan untuk menghapus dokumentasi foto dan video saat aksi unjuk rasa tersebut, jelas-jelas melanggar kebebasan pers. Kami mendesak penegakkan hukum yang tegas pelanggaran ini. Kami akan terus memperjuangkan hak dan keselamatan jurnalis, serta mendukung upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Kebebasan pers adalah kebebasan kita semua,” kata Satrya yang juga Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia wilayah Jawa Barat itu.***

Halaman:

Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Trending

Berita Pilgub