Network
BANDUNG, PRFMNEWS – Rencana pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sudah 17 tahun tertunda. Hingga pada 2024, Menteri Basuki memastikan pembangunan BIUTR akan berlanjut dan dimulai tahun ini.
Alasan kenapa Tol Dalam Kota Bandung belum kunjung dibangun setelah 17 tahun tertunda hingga ditargetkan mulai dikerjakan pada 2024 pernah diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady dan Penjabat (Pj) Sekda Jawa Barat (Jabar) M Taufiq Budi Santoso pada awal tahun ini.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady mengatakan penyebab Tol Dalam Kota Bandung tak kunjung terealisasi karena masalah anggaran pembangunan yang cukup besar. Termasuk kendala pembebasan lahan pada jalur rute BIUTR.
"Masalah pembebasan lahan penyebab proyek tertunda, karena tidak murah dan tidak mudah," ucap Daddy di Bandung, Selasa 5 Maret 2024.
Baca Juga: PSKC Cimahi Datangkan Pemain Asing Asal Jepang untuk Perkuat Tim di Liga 2
Daddy menyambut baik rencana pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang akan melanjutkan pembangunan Tol Dalam Kota Bandung sebagai salah satu solusi kemacetan lalu lintas. Mengingat pembangunan BIUTR sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jabar.
“Pembangunan BIUTR ini sudah masuk di RPJMD Jabar yang dulu. Karena butuh dana besar sementara dana dari APBD tidak bisa,” katanya.
Namun Daddy mengingatkan jika proyek Tol Dalam Kota Bandung akan kembali digulirkan, maka pemerintah harus melakukan review atau kaji ulang terkait beberapa hal berkenaan rencana realisasi proyek infrastruktur baru tersebut.
"Perlu dihitung ulang secara realistis, terutama kaitan dengan lahan dan FS (feasibility study) yang juga harus matang. Persoalan krusial dimana, terkait apa, kemudian titik paling rawan yang masih jadi masalah juga harus diketahui dan dicari solusinya," pesan dia.
Senada dengan Daddy, Pj Sekda Jabar M Taufiq Budi Santoso pada awal 2024 mengungkapkan pula proyek BIUTR masih terkendala terkait pembebasan tanah. Pembebasan lahan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun tak sanggup dipenuhi Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung.
