Network
PRFMNEWS – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) akan berlanjut dan dikerjakan mulai tahun 2024. Kemacetan lalu lintas di ruas-ruas jalan Kota Bandung diharapkan teratasi berkat kehadiran BIUTR.
“Untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung, kami sepakat melanjutkan BIUTR. Kami akan memulai proses untuk membantu percepatan pembangunan tol yang sudah mangkrak hampir 17 tahun ini dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Jadi kita lelangkan segera, kita meneruskan," kata Menteri Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024.
Tol Dalam Kota Bandung rencananya dibangun berupa jalan layang seperti Tol Tanjung Priok di DKI Jakarta. Namun, Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana mendetailkan kembali terkait rancangan desain proyek BIUTR ini.
Baca Juga: Partai Bulan Bintang Berikan Dukungan untuk R Dhani Wirianata di Pilwalkot Bandung
Terkait rute dan lokasi daerah yang akan dilintasi Tol Dalam Kota Bandung, berdasarkan rencana awal, BIUTR akan dibangun menghubungkan Gerbang Tol (GT) Pasteur hingga Gedebage, melewati kawasan Surapati dan Cicaheum. Namun kepastian rute ini juga masih akan kembali dilakukan pembahasan.
Desain rute Tol Dalam Kota Bandung bahkan direncanakan melewati area Exit Tol KM 149 ruas Jalan Tol Padaleunyi di Gedebage. Hal ini sudah dibahas pada 2014 lalu, sebelum Ridwan Kamil menjabat sebagai gubernur Jabar, yakni ketika dia masih menjadi wali kota Bandung periode 2013-2018.
Saat itu, Ridwan Kamil menargetkan pembangunan fisik BIUTR yang direncanakan memiliki panjang sekira 27 kilometer (km) itu dapat direalisasikan pada April 2015. Meski terkendala masalah pembebasan lahan pada wilayah yang akan menjadi rute lintasan Tol Dalam Kota Bandung.
Baca Juga: KTP Kerabat Anies Baswedan Dicatut Sebagai Pendukung Calon Independen di Pilgub Jakarta
“Selama ini proyek bernama Bandung Intra Urban Tol Road terbengkalai karena masalah pembebasan lahan yang izinnya dimiliki berbagai kementerian. Tapi enam bulan bisa selesai izinnya," kata Ridwan Kamil pada acara "Indonesia Infrastructure Week 2014" di Jakarta, Kamis 6 November 2014, dikutip dari ANTARA.
Pada kegiatan tersebut, wali kota yang juga arsitek itu mengungkapkan pembebasan lahan yang sulit dilakukan berada di kawasan Surapati. Padahal rencana pembangunan fisik BIUTR menurutnya sudah dicanangkan sejak semester I 2011.
