Network
PRFMNEWS - Aturan penyertaan BPJS Kesehatan dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) mulai diberlakukan di Kota Bandung per hari ini Kamis, 1 Agustus 2024.
Adapun warga yang akan membuat SKCK pun harus menjadi peserta BPJS Kesehatan yang tak memiliki tunggakan. Jika ada tunggakan, warga akan diminta melakukan pembayaran terlebih dahulu.
Terkait syarat penyertaan BPJS Kesehatan aktif dalam pembuatan SKCK di Kota Bandung ini, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung , Greisthy E. L. Borotoding menjelaskan hal ini diterapkan sebagai upaya bentuk tindak lanjut yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca Juga: Mulai 1 Agustus 2024, Pembuatan SKCK di Kota Bandung Kini Wajib Sertakan BPJS Kesehatan Aktif
“Dengan adanya implementasi nasional Perpol No. 6 Tahun 2023 ini, Insyaallah akan memperkuat kolaborasi untuk JKN sesuai yang diharapkan pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022,” ucap Greisthy.
Sebelumnya, aturan penyertaan BPJS Kesehatan dalam pembuatan SKCK sudah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia.
Kauryanmin Sat Intelkam Polrestabes Bandung Ipda Farida Achmad menyampaikan komitmen untuk melaksanakan kebijakan persyaratan JKN aktif dalam pelayanan SKCK di Kota Bandung.
Dipastikan Farida, syarat penyertaan BPJS Kesehatan aktif dalam pembuatan SKCK ini akan diterapkan di Polda Jabar, Polrestabes Bandung dan juga di 28 Polsek wilayah Polrestabes Bandung.
Petugas pelayanan SKCK di Polres atau Polsek akan melakukan pengecekan status kepesertaan aktif JKN dari pemohon SKCK melalui web portal JKN dan menyampaikan informasi, sosialisasi dan edukasi terkait syarat kepesertaan JKN aktif bagi pemohon SKCK.
