Network
PRFMNEWS - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya menangani permasalahan kemiskinan di kota Bandung dengan berbagai cara. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Bandung adalah penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdata di Dinas Sosial (Dinsos).
Namun begitu, dalam penyaluran bansos ini kerap dihadapkan dengan persoalan data. Karenanya, integrasi dan satu basis data menjadi salah satu kunci dalam penanggulangan kemiskinan di kota Bandung.
Diharapkan dengan data yang sama maka intervensi program dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara optimal.
Baca Juga: Jokowi Sebut Bank Dunia Akui Indonesia Berhasil Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono menyampaikan, Pemkot Bandung akan berupaya untuk menyelesaikan masalah data ini agar semua intervensi dalam penanggulangan kemiskinan tetap sasaran.
"Permasalahan utama kemiskinan yakni data. Data yang berbeda itulah menjadi cikal-bakal intervensi kemiskinan kurang berjalan maksimal. Maka kita harus memastikan datanya satu," ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung di Teras Sunda Cibiru, Rabu 12 Juni 2024.
Ia menyebut, satu data kemiskinan ini sangat penting jika bisa menampilkan data secara aktual atau real time. Terlebih Kota Bandung memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen sesuai target pemerintah pusat.
Saat ini, data kemiskinan masih menggunakan tiga basis data yang berbeda yakni Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Menurut Bambang, satu data tersebut akan dituangkan ke dalam Keputusan Wali Kota terkait satu data kemiskinan sebagai dasar dalam pelaksanaan berbagai program intervensi kemiskinan.
Baca Juga: Bambang Ajak ASN Kota Bandung Kolaborasi Atasi Kemacetan hingga Kemiskinan Lewat Strategi Efektif
