Network
PRFMNEWS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mendapatkan dana bagi hasil dari pajak rokok sebesar Rp149 miliar.
Menurut regulasi, 37,5% dari pendapatan pajak tersebut wajib dialokasikan untuk bidang kesehatan.
Demikian disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Maulana Fahmi di Bandung, Sabtu 4 Juli 2020.
Menurutnya, alokasi untuk bidang kesehatan tersebut bisa dalam bentuk pelayanan BPJS gratis atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD.
Baca Juga: Kolam Konservasi Ikan Endemik Sungai Milik DPU Kota Bandung 'Dibedahkeun' Orang Tak Bertanggungjawab
Dia pun mendesak Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung untuk merapikan data kemiskinan di Kabupaten Bandung. Agar nantinya, program BPJS gratis tepat sasaran.
Selain karena itu, pihaknya juga mendorong Dinsos merapikan data peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program bantuan sosial lainnya.
"Saya mendesak Dinsos dalam hal ini Puskesos untuk segera turun ke lapangan melakukan proses pendataan," kata Maulana.
Baca Juga: Hari Ini Bumi Berada di Titik Terjauh dari Matahari
Dia menambahkan, jika ditunaikan persentase 37,5% dari Rp149 miliar itu sebesar Rp56 miliar. Anggaran tersebut menurutnya wajib diperuntukan bagi kesehatan.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mengawasi program BPJS gratis ini. Program tersebut harus dikawal agar betul-betul tepat sasaran.
"Kita kawal dan dorong supaya data kemiskinan semakin rapi, masyarakat semakin terlayani dengan baik dan yang berhak mendapatkan haknya," kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS).***
