Minta Dukungan DPD, Pemkot Bandung Ingin Bandara Husein Direaktivasi hingga Pembangunan Flyover Baru

4 September 2024, 15:30 WIB
Bandara Husein Sastranegara Bandung. /PRASETYO ADHI/PRFM

PRFMNEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meminta dukungan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terkait percepatan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara, pembukaan Exit Tol KM 149 dan KM 151, hingga pembangunan flyover atau jembatan layang baru untuk mengurai kemacetan lalu lintas.

Pengajuan dukungan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara hingga pembangunan flyover baru diungkap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bandung Eric Mohamad Atthauriq saat menerima kunjungan Komite II DPD RI di Balai Kota Bandung, Senin 2 September 2024.

Eric menerangkan pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara untuk melayani penerbangan komersil baik rute domestik (dalam negeri) maupun internasional (luar negeri) menjadi hal krusial yang dinantikan untuk membantu meningkatkan perekonomian Kota Bandung.

Baca Juga: Perjuangan Pemkot Bandung Agar Pembukaan Exit Tol KM 149 hingga Reaktivasi Bandara Husein Segera Terwujud

"Ini penting bagi kami, kalau Bandara Husein dibuka dapat mempercepat akses ke Kota Bandung," kata dia.

Eric lanjut menyampaikan harapan Pemkot Bandung dan warga terkait pembukaan Exit Tol KM 149 dan Gerbang Tol KM 151 ruas Jalan Tol Padaleunyi di wilayah Gedebage, Kota Bandung. Mengingat kehadirannya dapat bantu mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan Bandung Timur.

Menurutnya, pengoperasian Exit Tol KM 149 dan KM 151 Gedebage juga mampu mempermudah akses pengguna Kereta Cepat Whoosh menjangkau Stasiun KCIC Tegalluar Summarecon, Kabupaten Bandung. Mengingat operasional Whoosh juga berdampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Kota Bandung.

Eric juga berharap adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) lain dari pemerintah pusat yang dibangun di kawasan Gedebage, selain proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau kini dinamai Whoosh yang sudah beroperasi. Tinggal menunggu Exit Tol KM 149 dan 151 dibuka sebagai infrastruktur pendukung operasional Whoosh.

Baca Juga: Soni Daniswara Harap Bandara Husein Diaktifkan Lagi, Aspirasi Warga Jadi Alasannya

"Kami mohon dukungan dari DPD RI, kami sedang mengupayakan adanya Proyek Strategis Nasional di kawasan Gedebage. Penguatan KM 151 dan KM 149, mudah mudahan KM 149 September ini bisa dibuka kembali termasuk KM 151," tuturnya.

Eric berharap pula adanya dukungan DPD RI terkait pembangunan flyover baru di Kota Bandung sebagai salah satu infrastruktur pengurai kemacetan. Mengingat sebelumnya pemerintah pusat sudah membangun beberapa flyover penunjang operasional KA Feeder KCJB rute Stasiun KAI Padalarang-Stasiun KAI Bandung.

"Pengembangan PSN dampak feeder Kereta Cepat Whoosh termasuk Flyover Nurtanio, Ciroyom dan infrastruktur pendukungnya seperti penyeberangan orang. Beberapa flyover masih dibutuhkan di Kota Bandung," beber dia.

Sementara itu, Pimpinan Komite II DPD RI Abdullah Puteh mengatakan kunjungan DPD RI kali ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini terkait pengelolaan sektor perkeretaapian tingkat daerah dan nasional.

Kesempatan tersebut juga dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU Perkeretaapian.

"Bagaimana situasi yang berjalan maupun kemungkinan perkembangan situasi ke depan serta untuk memperoleh masukan terkait permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada program-program perkeretaapian," ungkap Abdullah.

Baca Juga: Dhani Wirianata Janji Aktifkan Kembali Penerbangan Komersil di Bandara Husein Sastranegara Bandung

Menurut dia, penyelenggaraan perkeretaapian harus dilaksanakan guna memperlancar perpindahan orang dan atau barang secara massal dengan selamat aman nyaman, cepat, tepat, tertib dan teratur serta izin.

"Hal ini diperlukan untuk mendengar dan melihat langsung sejauh mana implementasi dari pelaksanaan UU Perkeretaapian tersebut," katanya.

Pada kesempatan tersebut hadir sejumlah pemangku kepentingan perkeretaapian di kawasan Jawa Barat diantaranya Dirjen Kereta Api, Dinas Perhubungan Jawa Barat, PT. KAI, PT. INKA, KCJB, KNKT dan lainnya. ***

Editor: Rifki Abdul Fahmi

Tags

Terkini

Trending