PRFMNEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya agar Bandara Husein Sastranegara kembali diaktifkan melayani penerbangan komersil untuk rute domestik (dalam negeri) dan internasional (luar negeri).
Tak hanya itu, berbagai upaya juga dilakukan Pemkot Bandung agar Exit Tol KM 149 Jalan Tol Padaleunyi di Gedebage segera dibuka lagi untuk bantu mengurai kemacetan khususnya di kawasan Bandung Timur.
Agar Exit Tol KM 149 Gedebage segera dibuka hingga Bandara Husein Sastranegara diaktifkan lagi melayani penerbangan komersil, Pemkot Bandung meminta dukungan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Hal tersebut diungkapkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bandung Eric M. Atthauriq saat menerima kunjungan Komite II DPD RI di Balai Kota Bandung, Senin 2 September 2024.
Eric mengungkapkan, Gerbang Tol KM 149 dan KM 151 Gedebage yang merupakan bagian dari infrastruktur pendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah pusat di Kota Bandung yakni Kereta Cepat Whoosh, sangat berdampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Kota Kembang.
Sehingga pengoperasian Exit Tol KM 149 dan KM 151, ujar Eric, sangat dinantikan sebagai infrastruktur pendukung akses Stasiun Kereta Cepat Whoosh Tegalluar Summarecon dan beberapa pusat keramaian lain, sekaligus pengurai kemacetan di kawasan Bandung Timur.
"Kami mohon dukungan dari DPD RI, kami sedang mengupayakan adanya Proyek Strategis Nasional di Kawasan Gedebage. Penguatan KM 151 dan KM 149, mudah mudahan KM 149, September ini bisa dibuka kembali termasuk KM 151," ujarnya.
"Pengembangan PSN dampak feeder Kereta Cepat Whoosh termasuk Flyover Nurtanio, Flyover Ciroyom dan infrastruktur pendukungnya seperti penyeberangan orang. Beberapa flyover juga masih dibutuhkan di Kota Bandung," imbuhnya.
Selanjutnya, terkait dorongan pembukaan kembali Bandara Husein Sastranegara, menurut Eric, juga menjadi hal krusial untuk segera diwujudkan guna meningkatkan perekonomian Kota Bandung.
"Ini penting bagi kami, kalau Bandara Husein dibuka dapat mempercepat akses ke Kota Bandung," sebutnya.
Sementara itu, Pimpinan Komite II DPD RI Abdullah Puteh mengatakan kunjungan pihaknya kali ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini terkait pengelolaan sektor perkeretaapian tingkat daerah dan nasional.
Kesempatan tersebut juga dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Perkeretaapian.
"Bagaimana situasi yang berjalan maupun kemungkinan perkembangan situasi ke depan serta untuk memperoleh masukan terkait permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada program-program perkeretaapian," kata Abdullah Puteh.
Baca Juga: Hadapi Kendala, Menteri PUPR Ungkap Jadwal Exit Tol KM 149 Gedebage Dibuka Kembali
Menurutnya, penyelenggaraan perkeretaapian harus dilaksanakan maksimal guna memperlancar perpindahan orang dan atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib dan teratur serta berizin.
"Hal ini diperlukan untuk mendengar dan melihat langsung sejauh mana implementasi dari pelaksanaan UU Perkeretaapian tersebut," tuturnya.
Pada kesempatan tersebut hadir sejumlah pemangku kepentingan perkeretaapian di kawasan Jawa Barat diantaranya Dirjen Kereta Api, Dinas Perhubungan Jawa Barat, PT. KAI, PT. INKA, KCJB, KNKT dan lainnya. ***