PRFMNEWS – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung melakukan penertiban lapak pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar yang melanggar aturan di sejumlah lokasi Kota Bandung pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Penertiban PKL dan bangunan liar ini dilakukan di sejumlah lokasi sekitar Stasiun Bandung dan taman Kota Bandung. Kegiatan ini dilakukan Satpol PP Kota Bandung berkolaborasi dengan aparat kewilayahan dan OPD lainnya.
Penertiban di tiga lokasi di Kota Bandung oleh tim gabungan tersebut dalam rangka menegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2001 yang mengatur kawasan untuk PKL dan bangunan liar.
Baca Juga: Kasus Penodongan di Flyover Supratman Ditutup, Korban dan Pelaku Sepakat Damai
Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Bandung Yayan Ruyandi mengatakan, operasi penertiban dilakukan di sepanjang Jalan Belitung, Kebon Sirih, hingga Stasiun Timur.
"Kawasan Taman Musik, ini sudah mutlak tidak boleh, zona merah. Lalu sepanjang Jalan Belitung, termasuk ada di sana Taman Lalu Lintas, tidak boleh, karena berada di kawasan militer. Lalu sepanjang Jalan Kebon Sirih juga tidak boleh karena di dekat Rumah Dinas Gubernur," ungkapnya.
Saat penertiban, kawasan-kawasan yang biasanya dihuni para PKL tampak sepi. Petugas Satpol PP pun turut membongkar dan mengangkut seluruh alat penunjang berjualan yang tertinggal di area penertiban, termasuk terpal, gerobak, hingga meteran listrik di Taman Musik.
Baca Juga: Rekomendasi Kuliner Malam di Kota Bandung, ini Jadwal Operasional Lengkong Culinary Night
Karena berulang kali melakukan penertiban dan hasilnya selalu sepi PKL saat ditertibkan, Yayan mendorong aparat kewilayahan aktif menggencarkan pengawasan pengendalian soal Perda 4 Tahun 2011, termasuk keberadaan PKL dan bangunan liar di dalamnya.
"Kontak Satpol PP Kota Bandung. Kami akan tertibkan," tegasnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini melibatkan 257 personel, antara lain Satpol PP Kota Bandung, aparat kewilayahan termasuk Babinsa/Babinkamtibmas, serta OPD Kota Bandung terkait mulai dari Disciptabintar, DPKP, DSDABM, Dishub, serta Diskominfo.
"Kami undang OPD karena kegiatan ini juga memerlukan sinergi. Misalnya, jika ada pelanggar di kawasan trotoar, kami akan tindak. Lalu setelah trotoarnya bersih, DSDABM bisa melakukan tindakan. Misalnya dengan memasangi bolar atau menata trotoar tersebut. Kami juga turut serta, kami kerjakan semuanya bersama," pungkas Yayan.***