PRFMNEWS - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024, pada tanggal 20 – 24 Mei 2024, Lembaga Survei Polsight melakukan survei preferensi politik masyarakat Kota Bandung. Survei tersebut menghimpun 400 responden yang tersebar secara proporsional.
Direktur Eksekutif Polsight, Dr. Yusa Djuyandi menjelaskan bahwa sampel diperoleh melalui metode Stratified-Systematic Random Sampling dengan jumlah Sampel 400 responden yang tersebar di 30 Kecamatan di Kota Bandung. Adapun Margin of Error dalam survei ini adalah ± 4,89% dengan tingkat kepercayaan 95%.
"Pada survei ini, Polsight membahas dua isu utama, yaitu permasalahan di Kota Bandung dan Pilkada Kota Bandung," kata Yusa.
Berkaitan dengan permasalahan di Kota Bandung, hasil survei menunjukkan bahwa masalah ekonomi menjadi isu utama yang harus dibereskan.
Yusa menjelaskan bahwa sebanyak 24,50% responden menginginkan Walikota Bandung berikutnya dapat memperbanyak lapangan pekerjaan, dan 22,25% responden menginginkan Walikota Bandung ke depannya dapat menurunkan harga kebutuhan pokok di Kota Bandung.
"Selaras dengan dua permasalahan tersebut, 14,25% responden mengharapkan Kota Bandung bebas dari kemiskinan," jelasnya.
Ketiga permasalahan tersebut, kata Yusa, menggambarkan isu prioritas di Kota Bandung, masalah pengangguran dan akses terhadap kebutuhan pokok yang terjangkau menjadi perhatian utama masyarakat Kota Bandung.
Berkenaan dengan Pilkada Kota Bandung, terdapat tiga profesi atau latar belakang yang dipandang pantas menjadi Walikota Bandung.
“26,50% responden memandang bahwa tokoh agama yang sebaiknya menjadi Walikota Bandung berikutnya, 26,25% beranggapan bahwa politisi yang sebaiknya menjadi Walikota Bandung selanjutnya, dan lebih menarik lagi 25,00% beranggapan bahwa akademisi dan profesional yang pantas menjadi Wali Kota Bandung selanjutnya,” ujarnya.
Dengan demikian, terdapat tiga latar belakang utama yang dipandang pantas untuk memimpin Kota Bandung, mulai dari tokoh agama, politisi, hingga akademisi dan profesional.
Selain itu, berkaitan dengan latar belakang partai politik, Yusa menambahkan bahwa Partai Gerindra dan PKS masih menjadi partai yang paling diinginkan oleh masyarakat untuk memimpin Kota Bandung.
Dalam hal bakal calon walikota Bandung, melalui pertanyaan terbuka, hasil survei menemukan beberapa nama yang sudah santer terdengar, seperti: Atalia Praratya, Muhammad Farhan, Siti Muntamah, Erwin, Asep Mulyadi, Edwin Sanjaya, Andri Gunawan dan Sonny Salimi.
“Munculnya nama Sonny Salimi pada pertanyaan terbuka survei ini diluar dugaan, mengingat nama Sonny Salimi tergolong baru muncul sebagai salahsatu bakal calon Walikota Bandung yang mencalonkan diri melalui Partai Gerindra, berbeda dengan bakal calon lain yang msudah bersosialisasi jauh-jauh hari,” jelas Yusa.
Lain hal dengan Yusa, Mudiyati menganggap kemunculan nama Sonny Salimi pada survei ini dinilai wajar karena beliau sudah lama menjabat sebagai Direktur Utama Perumda Tirtawening melewati 3 masa kepemimpinan Walikota Bandung yang berbeda.
“Mungkin sosok seperti beliau lah yang akan membuat kontestasi Pilkada Kota Bandung 2024 ini menjadi menarik karena berdasarkan hasil survei ini kalangan profesional mendapat angka penerimaan yang cukup tinggi di masyarakat untuk memimpin Kota Bandung,” ujar Mudiyati.
Selanjutnya, pada simulasi tertutup calon Walikota Bandung, hasil survei menunjukan elektabilitas M. Farhan mendapat persentase paling tinggi yakni sebesar 29,00%, diikuti Siti Muntamah 14,25%, Erwin 13,50%, Edwin Senjaya 7,25%, Asep Mulyadi 7,25%, Sonny Salimi 4,50%, Dandan Riza Wardana 4,00% dan Arfi Rafnialdi 1,50% sementara 18,75% masyarakat belum mempunyai pilihan calon walikota. “Dalam simulasi tertutup kali ini kami tidak mencantumkan nama Atalia Praratya karena belum ada kejelasan apakah Beliau akan maju atau tidak,” jelas Yusa.
Terakhir, Yusa mengatakan bahwa “Kemungkinan perubahan pilihan masih tinggi, hal ini ditunjukkan dengan angka 71,25% responden mungkin mengubah pilihan. Artinya perhelatan pemilihan Walikota Bandung masih sangat dinamis dan sangat terbuka bagi semua calon yang akan maju,” tutup Yusa.
Temuan ini turut ditanggapi oleh Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran, Mudiyati Rahmatunnisa, Ph.D
“Isu-isu ini sangat relevan di Kota Bandung, masalah pengangguran, bonus demografi, dan akses terhadap kebutuhan pokok terjangkau harus menjadi concern Walikota Bandung selanjutnya,” paparnya.
Kemudian, Mudiyati menegaskan bahwa Kota Bandung harus segera berbenah tidak hanya soal ekonomi, namun pemerintahan selanjutnya secara simultan harus bisa memperbaiki manajemen transportasi dan lingkungan.***